Pemerintah Harus Siapkan BLT Sebelum Protokol Darurat Kesehatan Diperpanjang 6 Minggu

JAKARTA, KOMPAS TV - Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar meminta pemerintah harus mempersiapkan Bantuan Lansung Tunai (BLT) atau bansos tunai sebelum nantinya PPKM Darurat diperpanjang menjadi 6 minggu. Sebab, kebijakan itu akan efektif bila negara juga hadir memberikan bantuan terhadap masyarakat. 

Meski begitu, ia mengaku belum mengetahui apakah rencana memperpanjang PPKM Darurat itu sudah dipastikan atau belum. 

Baca Juga: Perpanjangan Masa Berlaku PPKM Darurat Dibahas Besok, Setuju Perpanjang?

"Pertama belum dipastikan PPKM 6 minggu itu. Kalau sudah dipastikan, saya kira pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah untuk kelas menengah-bawah. Tidak ada jalan lain kecuali bantuan sosial (bansos). Bansos pun saya berharapnya harus tunai. Subsidi upah harus dimulai lagi, bantuan tunai harus dimulai lagi,” kata pria yang karib disapa Cak Imin itu seperti dikutip dari laman dpr.go.id, Kamis (15/7/2021). 

Politikus PKB itu meminta kepada seluruh elemen masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam mewujudkan program vaksinasi nasional demi tercapainya herd immunity atau kekebalan tubuh secara massal. 

Menurut dia, gerakan seperti ini harus terus dipercepat dan diperluas, bahkan dengan melibatkan seluruh kelompok elemen masyarakat.

“Organisasi, pengusaha dan pekerja, organisasi agama, kelompok-kelompok di pedesaan harus digerakan semua untuk mensukseskan vaksinasi,” ujarnya. 

Baca Juga: Menilik Kendala yang Mengintai Penyaluran Bansos Selama PPKM Darurat

Ia menilai salah satu titik lemah penanggulangan Covid hari ini adalah partisipasi atau keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah tidak dapat melakukan ini sendirian. 

“Kelompok masjid, mushala, majeis ta’lim, tokoh masyarakat, pesantren libatkan semua, insyaAllah (vaksinasi) akan cepat. Tapi kalau pemerintah sendirian tidak melibatkan, pasti akan berat dan sulit,” tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah telah menyiapkan skenario dengan menerapkan PPKM Darurat selama enam minggu ke depan.

Kebijakan itu boleh jadi bakal dipilih demi mengantisipasi melonjaknya kasus Covid-19 varian Delta yang menyebar dengan cepat.

Skenario demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Senin (12/6/2021).

Baca Juga: Pantauan Penyekatan Tambahan PPKM Darurat di Jakarta

Melalui perpanjangan PPKM Darurat, Sri Mulyani menuturkan, diharapkan mobilitas masyarakat bisa menurun signifikan.

"PPKM Darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus," kata Sri Mulyani dikutip dari Kompas.com.