Desakan Pembatalan Vaksinasi Covid-19 Berbayar

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Kebijakan vaksinasi berbayar menjadi sorotan di tengah upaya pemerintah menangani pandemi.

Sejumlah pihak yang menentang vaksinasi berbayar, punya alasan tersendiri.

Ekonom senior UI, Faisal Basri menyebut kebijakan vaksinasi berbayar mencederai rasa keadilan publik di tengah krisis kesehatan yang terjadi.

Pemerintah menjamin, opsi vaksinasi berbayar tidak akan menghilangkan hak masyarakat untuk mendapat vaksin gratis lewat program vaksinasi pemerintah.

Pemerintah juga menyatakan, vaksinasi berbayar murni untuk membantu percepatan program vaksinasi.

Menteri BUMN Erick Thohir pun menampik segala tudingan miring di balik vaksinasi gotong royong berbayar.

Anggota komisi IX dari fraksi PKS, khawatir rencana vaksinasi berbayar justru akan menimbulkan kesenjangan vaksin.  

Sementara itu, dalam forum global, Indonesia memperjuangkan akses kesetaraan vaksin global.

Presiden Joko Widodo menyatakan Indonesia mendorong akses vaksin adil dan merata bagi semua negara dalam forum tingkat tinggi dewan ekonomi sosial PBB .

Setiap lapisan masyarakat, berhak mendapat vaksinasi dan pelayanan kesehatan secara adil.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah berjanji akan menggratiskan semua vaksin covid-19.

Sejauh mana pemerintah merespons desakan pembatalan vaksinasi berbayar ini?

Kita bahas topik ini bersama Juru Bicara Menteri BUMN, Arya Sinulingga dan
Anggota Komisi IX DPR dari fraksi PKS, Netty Prasetiyani.