DKI akan Berikan Bansos Tunai Senilai Rp 623 Miliar Selama Berlaku Protokol Darurat Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan sedikitnya Rp 623 miliar untuk dana bantuan sosial tunai seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat darurat. Dana tersebut hasil dari memfokuskan kembali (refocusing) anggaran beberapa kegiatan.

"Dari berbagai kegiatan, didapatkanlah angka sekian banyak, salah satunya buat BST Rp 623 miliar," kata Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono saat dihubungi di Jakarta, Selasa (13/7/2021).

Mujiyono menyebutkan angka besaran BST Covid-19 tersebut dari Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta Premi Lasari dan Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Edi Sumantri.

Berdasarkan perbincangannya dengan para kepala dinas itu, dia mengatakan anggaran tersebut didapat dari hasil "refocusing" anggaran sejumlah kegiatan fisik, antara lain rehabilitasi panti sosial dan rehabilitasi sekolah serta kegiatan yang belum masuk prioritas.

Baca Juga: Pemprov DKI Bakal Beri Sanksi Pelaku yang Bocorkan Identitas Pelapor Pelanggaran PPKM Darurat

Dengan jumlah tersebut, Mujiyono mengatakan setiap keluarga akan mendapat bantuan tunai Rp 600 ribu untuk dua bulan, dan BST akan diberikan secara langsung kepada warga melalui rekening Bank DKI. Namun, Mujiyono belum dapat memastikan kapan bantuan akan mulai disalurkan.

Ia menjelaskan, hingga saat ini Pemprov DKI masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait penyaluran bansos untuk wilayah dua administrasi selain Jakarta Timur dan Kepulauan Seribu. Hal tersebut karena penyaluran bansos menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, kecuali dua daerah tersebut.

"Karena Kepulauan Seribu sama Jakarta Timur itu bebannya APBD Pemprov DKI Jakarta, lainnya pemerintah pusat. Hitungan dulu aja. Begitu kutanya wilayah lain gimana, katanya masih ada hal teknis yang mesti diselesaikan pemerintah pusat," jelasnya.

Baca Juga: Kemensos Telah Salurkan Bansos Tunai dan Sembako untuk 25 Juta Penerima, Segini Besarannya