Vaksinasi Gotong Royong Berbayar, Faisal Basri: Ini Namanya Privatisasi Publik Goods

JAKARTA, KOMPAS.TV- Ekonom Faisal Basri mengatakan, pemerintah sepatutnya tidak memberlakukan vaksinasi berbayar sebelum mencapai herd immuntity.

“Jadi sebelum mencapai 70 persen jangan pakai opsi-opsian, anggaran sudah dialokasi. Komisi IX sudah confirm, jadi untuk memenuhi 70 persen herd immunity itu anggarannya sudah ada semua, gratis,” kata Faisal Basri dalam tayangan Kompas Malam, Senin (12/7/2021).

Di samping itu, Faisal Basri mengingatkan pemerintah bahwa stok dosis vaksin yang dimiliki Indonesia tidak berlimpah seperti halnya Amerika Serikat.

“Sepanjang pasokannya masih terbatas, niscaya kalau ada pengecualian itu akan memengaruhi jatah orang lain, jadi namanya bukan publik goods lagi. Namanya privatisasi publik goods,” ujarnya.

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong Berbayar Dikritik, Menkes: Ambil atau Tidak Prinsipnya Pemerintah Buka Opsi

Bagi Faisal Basri, menerapkan tarif untuk vaksinasi menunjukkan pemerintah telah kehilangan prioritas untuk mencapai herd immunity yang lebih cepat.

“Kalau mau gotong royong, gotong royong juga istilah yang menyesatkan ya, gotong royong itu yang kaya membantu yang miskin, yang miskin ikut kontribusi dengan tenaga. Kalau sekarang yang punya uang dapat duluan,” ujarnya.

“Perusahaan yang kemampuan keuangannya terbatas ya tidak dapat, padahal perusahaan banyak yang bermasalah. Ini lah yang menjadi masalah buat kita, jadi rasa keadilan, oleh karena itulah kita harus keras untuk pemerintah yang memprivatisasikan,” tambahnya.

Dalam pandangan Faisal Basri, perusahaan farmasi mendapatkan untung besar di era pandemi Covid-19. Sepatutnya, Kimia Farma kalau punya kemampuan untuk memvaksinasi mengintegrasikan dalam vaksin gratis.

“Sehingga mempercepat herd immunity,” kata Faisal Basri.

Baca Juga: Pelaksanaan Vaksin Berbayar Harus Hindari Praktik Permainan Mafia Alat Kesehatan

Sebelumnya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan Vaksin Gotong Royong merupakan opsi bagi masyarakat untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19.

“Untuk vaksin gotong royong di Ratas tadi juga ditegaskan bahwa vaksin gotong royong ini merupakan opsi,” kata Menkes Budi Gunadi Sadikin, Senin (12/7/2021).

“Jadi apakah masyarakat bisa mengambil atau tidak prinsipnya pemerintah membuka opsi yang luas bagi masyarakat yang ingin mengambil vaksin gotong royong baik melalui perusahaan maupun melalui individu,” tambahnya.

Menkes Budi menjelaskan alasan di balik perlunya vaksinasi Gotong Royong melalui individu. Menurutnya, saat ini banyak pengusaha-pengusaha yang melakukan kegiatan dan belum bisa mendapatkan akses melalui program vaksin gotong royongnya KADIN.

“Jadi ada beberapa, misalnya perusahaan-perusahaan pribadi atau perusahaan perusahaan kecil, itu juga mereka mau mendapatkan akses ke vaksin gotong royong tetapi belum bisa masuk melalui programnya KADIN, itu dibuka,” jelasnya.

Tak hanya itu, Menkes Budi Gunadi mengatakan Vaksin Gotong Royong yang berbayar juga diperuntukan bagi sejumlah warga negara asing yang tinggal, berusaha, dan beraktifitas di Indonesia.

“Di bidang seni atau beraktivitas di bidang kuliner misalnya, mereka juga melakukan, ingin mendapatkan akses ke vaksin gotong royong itu,” ujarnya.