Besok, Komisi IX DPR Undang Rapat Menkes Minta Vaksinasi Berbayar Dibatalkan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh minta pemerintah untuk membatalkan vaksinasi gotong-royong yang berbayar.

Pernyataan itu disampaikan Nihayatul Wafiroh terkait Vaksin Gotong Royong yang dikomersialkan kepada masyarakat.

“Jadi kalau ini ditunda, jangan hanya ditunda, tapi dibatalkan,” tegasnya Nihayatul Wafiroh, Senin (12/7/2021).

Nihayatul Wafiroh menambahkan, sikapnya yang tidak setuju vaksin gotong royong berbayar akan disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Selasa (13/7/2021).

“Besok selasa kami akan mengundang Kemenkes dan akan kami bahas soal vaksin,” ujarnya.

Di tengah situasi pandemi Covid-19 dan keinginan untuk mencapai target herd immunity, Nihayatul Wafiroh menuturkan, pemerintah seharusnya memperbanyak lokasi pelayanan vaksinasi, bukan justru memperjualkan vaksinasi.

Baca Juga: PDIP Dukung Program Vaksin Berbayar Kimia Farma: Ringankan Beban Pemerintah

“Kalau mau kekebalan yang di-push, yang didorong adalah pemberian vaksin pada masyarakat bukan dijual,” ujar Nihayatul Wafiroh.

“Untuk melakukan kekebalan itu, tapi bagaimana lokasi vaksin diperbanyak,” tambahnya. 

Nihayatul Wafiroh menegaskan, dirinya tidak mempersoalkan soal Kimia Farma menjalankan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat.

Tetapi, sambungnya, tidak pantas di tengah situasi pandemi Covid-19 vaksinasi justru berbayar untuk masyarakat.

“Saya sepakat kalau Kimia Farma dilakukan sebagai tempat vaksin tapi harus gratis,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nihayatul Wafiroh mengatakan, pemerintah bisa melihat dari banyak pola yang dilakukan di negara-negara maju dalam menjalankan vaksinasi. Satu di antaranya adalah Amerika Serikat yang memudahkan warga negaranya dalam menerima vaksinasi Covid-19.

Baca Juga: Kimia Farma Tunda Vaksinasi Berbayar, Ini Tanggapan Pimpinan Komisi IX

“Di Amerika Drugstore atau toko obat itu tetap menyediakan vaksin namun itu gratis. Tempat vaksin ditambah dosis vaksin untuk masyarakat di Pemkab Pemprov di daerah ditambah. Sehingga akses vaksin gampang,” katanya.

“Kalau di Jakarta mudah, tapi kalau misalnya di daerah luar biasa hanya untuk mencari vaksin. Jadi kita kembali pada hak dasar rakyat yaitu untuk mendapatkan vaksin dan itu sudah disampaikan oleh presiden,” tambahnya.