Apindo: Vaksin Berbayar Jangan Sampai Ganggu Kuota Vaksinasi Gotong Royong

JAKARTA, KOMPAS.TV – Program vaksin berbayar diharapkan tidak mengganggu kuota vaksinasi gotong royong bagi dunia usaha yang sudah mengantre vaksin untuk karyawannya. Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani.

Pada skema vaksinasi gotong royong badan usaha yang dikelola melalui Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia tersebut, perusahaan membeli vaksin dari Biofarma untuk memvaksinasi karyawannya. Namun, pekerja tidak boleh dipungut biaya. 

”Perlu diverifikasi ulang ke perusahaan-perusahaan yang sekarang sudah mengantre untuk vaksinasi gotong royong. Setelah ada vaksin individu ini, apakah mereka masih tetap mau menunggu giliran atau mundur,” tuturnya, seperti dikutip dari Kompas.id (12/7/2021).

Ia meminta pemerintah untuk tidak meninggalkan kewajiban menjalankan vaksinasi gratis untuk masyarakat. ”Biarkan saja orang yang punya uang membeli, tetapi negara jangan lupa tugasnya untuk mengejar target vaksinasi ratusan juta orang masyarakat yang jumlahnya lebih banyak,” ujarnya. 

Baca Juga: Dinilai Tak Layak Vaksin Jadi Komoditas, Kimia Farma Sebut Tak Ada Unsur Komersial

Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bekerja sama dengan industri jasa keuangan (IJK) dan Kementerian Kesehatan akan menyalurkan vaksinasi kepada 10 juta masyarakat hingga akhir Desember 2021.

”Sejak Juni lalu kita telah membantu penyaluran vaksinasi Covid 19 sebanyak 480.000 untuk pegawai dan keluarga industri jasa keuangan serta para konsumennya. Kita usahakan bisa 10 juta sampai akhir tahun,” kata Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso.

Angka tersebut, menurut dia, diharapkan dapat dicapai karena selain target vaksinasi kepada pegawai dan keluarga pegawai, vaksinasi juga akan diberikan kepada nasabah baik individu dan korporasi serta keluarga dan masyarakat umum dalam bentuk CSR.

Secara terpisah, anggota Komisi IX DPR, Saleh Daulay, juga mempertanyakan kemunculan program vaksinasi individu yang berbayar itu. Ia mengatakan, pemerintah selama ini belum pernah membicarakan program tersebut dengan DPR.

Saleh menilai program tersebut bertentangan dengan komitmen awal pemerintah dan prinsip dasar vaksinasi yang seharusnya diberikan gratis.

”Dasar dari pelaksanaan vaksinasi adalah gratis. Orang tidak boleh dipungut biaya untuk mendapat vaksin. Kalau dijual bebas seperti itu, apakah tidak akan terjadi komersialisasi vaksin? Lagipula, siapa yang akan memonitor dan mengevaluasi mereka yang telah divaksin?” ujarnya.

Baca Juga: Ganjar Koordinasi dengan Apindo, Tegakkan Aturan WFH Perusahaan saat PPKM Darurat