PPKM Darurat, 7 Juta Kepala Keluarga di Jabar Bakal Terima Bansos dari Kemensos

BANDUNG, KOMPAS.TV - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat Dodo Suhendar mengungkapkan sekitar 7 juta Kepala Keluarga (KK) di Jabar akan menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos).

Dodo menjelaskan, jumlah tersebut meliputi Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). 

Dia menyebut penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sehingga berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Penerima bansos Provinsi Jabar kata Dodo, merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.

Menurut penuturan Dodo, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos.

Namun, sampai saat ini, belum ada penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar. 

"Data KRTS penerima bansos Provinsi Jabar tahun 2020 yang sudah diajukan ke Pusdatin Kemensos dan masuk buffer stock data calon penerima BST belum ada yang masuk dalam penetapan KPM BST Kemensos Tahun 2021," kata Dodo dikutip dari laman Pemprov Jabar, Jumat (9/7/2021). 

Baca Juga: Hari Keenam PPKM Darurat, Ridwan Kamil: Mobilitas Warga Jabar Turun 20 Persen

Dodo memaparkan kini pihaknya sedang menganalisa sekaligus mempersiapkan data sasaran bansos Provinsi Jabar.

Selain itu, Dinsos Jabar pun sedang mengkaji besaran manfaat dan jenis bantuan yang akan diberikan.

"Apakah berwujud tunai atau bahan pangan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent dan kemampuan anggaran Pemda Provinsi Jabar pada masa PPKM Darurat ini," tegasnya.

Sementara itu, melansir dari laman Kemensos, PKH menjangkau 10 juta KPM dengan indeks berdasarkan komponen dalam keluarga.

Sementara BPNT menjangkau 15,93 juta KPM dengan indeks Rp200 ribu/KPM/bulan dan BST merupakan bansos khusus dengan target 10 KPM dengan indeks Rp300 ribu/KPM/bulan. 

Baca Juga: Kasus Covid-19 Melonjak, Ridwan Kamil Minta BUMD Jabar Gotong Royong Tangani Pandemi