Komisioner HAM PBB Desak ASEAN Lanjutkan Dialog dengan Junta Militer Myanmar

JENEWA, KOMPAS.TV - Komisioner Tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Michelle Bachelet meminta Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN melanjutkan dialog politik dengan junta militer dan pemimpin yang terpilih secara demokratis di Myanmar, termasuk dengan dukungan dari komunitas internasional.

Menurut Bachelet, seperti dilansir Antara, Rabu (07/07/2021), PBB harus diizinkan menyalurkan bantuan kemanusiaan, seperti disepakati dalam konsensus lima poin ASEAN, tanpa "perantaraan" militer.

ASEAN menyetujui konsensus lima poin dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing pada April. "Tetapi sayangnya kepemimpinan militer Myanmar menunjukkan sedikit tanda untuk mematuhinya," kata Bachelet kepada Dewan HAM PBB.

"Sangat mendesak bagi ASEAN untuk menunjuk utusan atau tim khusus yang bertugas melakukan semacam dialog politik. Saya mendorong ASEAN terlibat dengan kepemimpinan demokratis dan masyarakat sipil, bukan hanya front militer," kata Bachelet, Rabu. 

"Penting untuk memberikan bantuan melalui struktur masyarakat sipil sebanyak mungkin dan berkonsultasi dengan oposisi demokratis," sambungnya.

Myanmar berada dalam krisis sejak militer menggulingkan pemerintah terpilih Aung San Suu Kyi pada 1 Februari. Hal itu memicu kemarahan nasional yang dengan cepat berubah menjadi protes dan pemogokan yang ditekan secara brutal oleh pasukan keamanan.

Baca Juga: Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi Jalani Vaksinasi Covid-19 di Dalam Tahanan Militer

Menurut Bachelet, hampir 900 orang tewas sejak kudeta, sementara sedikitnya 5.200 orang masih ditahan secara tidak sah.

Selain itu, masih menurut laporan Bachelet, sedikitnya 93 wartawan telah ditangkap, 44 orang di antaranya masih ditahan, termasuk koresponden asing.

"Delapan media besar Myanmar telah dicabut izinnya oleh militer, banyak jurnalis tidak punya pilihan selain mencari keselamatan di luar negeri," tutur dia.

Bachelet mendesak negara-negara untuk mendukung media independen dan masyarakat sipil dan membantu mereka menemukan saluran untuk mendapatkan informasi dari Myanmar.

"Tidak ada solusi berkelanjutan untuk krisis tanpa perubahan mendasar dalam peran militer dan kontrol sipil penuh atas militer," kata mantan presiden Chile itu.