Kemenko Perekonomian: 47,7 juta Dosis Vaksin Telah Disuntikkan, Percepatan Terus Dilakukan

JAKARTA, KOMPAS.TV -  Vaksin Covid-19 yang disuntikkan kepada msyarakat Indonesia telah mencapai 47,7 juta dosis hingga 6 Juli 2021. Vaksinasi akan terus ditingkatkan mencapai 1 hingga 2 juta dosis per hari pada Agustus 2021.

Hal itu disampaikan oleh Staf Khusus Menko Perekonomian Raden Pardede dalam diskusi daring di Jakarta.

“Guna mencegah laju penularan Covid-19 dan mencapai herd immunity kita akan terus melakukan percepatan vaksinasi dan pada Juli 1 juta bahkan 1,5 juta, bahkan kita harapkan Agustus mencapai 2 juta,” kata Raden, Rabu (7/7/2021).

Menurutnya, pemerintah saat ini berusaha untuk mengakselerasi program vaksinasi sehingga per harinya pada Juli dapat mencapai 1 juta sampai 1,5 juta dosis sembari tetap menjaga ketersediaan vaksin.

Secara rinci berdasarkan roadmap vaksinasi, pemerintah berencana meningkatkan dosis penyuntikan pada Juli sebesar 1,5 juta per hari, Agustus 1,5 juta per hari, September 1,8 juta per hari, Oktober 1,8 juta sampai 3 juta per hari, November 2,8 juta sampai 3 juta per hari dan Desember sebanyak 2,5 juta per hari.

Baca Juga: Catat! Wajib Disertakan saat PPKM Darurat, Ini Langkah Download Sertifikat Vaksinasi Covid-19

Upaya tersebut dilakukan mengingat pemerintah mengejar target herd immunity bagi masyarakat Jabodetabek pada kuartal III-2021, Jawa dan Bali pada akhir 2021 serta seluruh Indonesia pada kuartal I-2022.

Terlebih, Raden mengungkapkan saat ini telah ada varian delta yang penularannya dalam 30 hari dapat mencapai 117.649 orang. Ini jauh lebih berbahaya dibandingkan varian alpha sebanyak 15.625 orang dalam sebulan dan varian wuhan 729 orang.

“Ini adalah mutasi virus baru yang unprecedented yang sama sekali kita tidak memperhitungkan sebelumnya. Sebagai bagian dari penanganan kesehatan kita lakukan PPKM Mikro untuk non Jawa dan Bali serta PPKM Darurat untuk Jawa dan Bali,” tuturnya.

Ia mengatakan PPKM Darurat yang diterapkan di Jawa dan Bali dengan cakupan area 45 kabupaten/kota ini dilakukan dalam rangka menekan tambahan kasus aktif per hari menjadi kurang dari 10 ribu kasus dan BOR turun di bawah 70 persen.

“Supaya fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan mampu mengatasi. Kalau di atas 10 ribu seperti sekarang maka kondisi hilir dari kesehatan tidak mampu menangani,” ujar Raden.

Baca Juga: Cek! Menko PMK Sebut Bansos Tunai Sudah Mulai Disalurkan kepada 10 Juta KPM