Anggota DPRD DKI Minta Tambahan Tempat Tidur Pasien Covid-19 Harus Pikirkan Jumlah Tenaga Kesehatan

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjuntak, mengatakan tambahan tempat tidur untuk pasien Covid-19 juga harus diimbangi dengan kejelasan tambahan tenaga kesehatan (nakes). 

Menurut Gilbert, tambahan puluhan ribu tanpa kejelasan tambahan tenaga kesehatan dianggap menyepelekan masyarakat dan tenaga kesehatan. 

"Kebijakan menambah puluhan ribu tempat tidur perawatan pasien di DKI tanpa kejelasan tambahan tenaga kesehatan yang akan bertugas di tempat tersebut terkesan menyepelekan masyarakat dan kelelahan tenaga kesehatan," kata Gilbert pada keterangannya, Rabu (7/7/2021). 

Gilbert menekankan jumlah korban meninggal karena nakes yang kelelahan sudah sangat mengkhawatirkan. Ditambah dengan angka kematian pasien yang melakukan isolasi mandiri juga meningkat akibat kurangnya tempat dan tenaga perawatan. 

"Saat ini pasien isoman sedikit sekali yang mendapat perawatan berupa kunjungan nakes," kata Gilbert. 

"Sejumlah 130 nakes tambahan tidak akan mampu melayani 13.000 tempat tidur baru di DKI, dan hanya pindah tempat tidur dari rumah," sambungnya. 

Baca Juga: Ketua DPR Minta Kapal Milik TNI AL "Disulap" Menjadi RS Darurat Covid-19

Menurut Gibert, mahasiswa tahun terakhir fakultas kedokteran di Jakarta dinilai dapat membantu penanganan isolasi mandiri, atau di tempat perawatan kasus ringan-sedang, hingga sebagai tenaga tambahan di tempat kasus berat.

"Mereka dianggap menjalani internship selama bekerja tersebut walau pun masih berstatus mahasiswa. Jumlah ini lebih dari 1000 tenaga muda, berdedikasi dari FK di Jakarta," kata Gilbert.

Tidak hanya itu, ia pun menilai dokter yang baru lulus dan tengah menunggu UKMPD bisa segera diluluskan dengan syarat bekerja di RS yang menangani Covid-19. 

"IDI juga lebih baik berkontribusi positif dengan segera menerbitkan STR dan SIP, bukan hanya sekedar kritik tanpa solusi. Semua ini membutuhkan keputusan segera, mendesak dan pernah dilakukan saat Dwikora/Trikora. Ini membutuhkan mobilisasi atau milisi kesehatan," kata Gilbert.

Baca Juga: Pemprov DKI Kirim Surat Permohonan Bantuan kepada Dubes, Begini Tanggapan Ketua DPRD DKI

Sebagai tambahan, Gilbert juga menyebut mengenai pelunasan tagihan BPJS khususnya bagi RS swasta. 

"Ini sangat mengganggu kemampuan RS swasta dan Nakes yang bekerja disana. Sebaiknya kebijakan PPKM Darurat bukan hanya cepat dalam sektor transportasi, tetapi mengorbankan pasien dan nakes," ujarnya. 

"Pandemi ini masih akan memburuk beberapa waktu ke depan," tutup Gilbert.