Politikus PKS Sukamta: PPKM Darurat Harus Disertai Pengetatan Pintu Masuk WNA

JAKARTA, KOMPAS TV - Pemerintah akan memutuskan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi. PPKM darurat ini dilakukan guna mengurangi penyebaran virus corona (Covid-19) yang terus melonjak setiap harinya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Sukamta meminta untuk tak hanya mengetatkan batasan di dalam negeri saja. Namun, ia meminta setiap pintu masuk yang dilintasi warga negara asing (WNA) dari luar negeri dijaga secara ketat. 

"Pemerintah perlu mengambil pelajaran berharga dari kegagalan menangkal masuknya virus corona varian Delta yang muncul pertama kali di India kemudian terdeteksi ada di Indonesia. Sangat besar kemungkinan hal ini karena longgarnya kebijakan akses masuk Indonesia," kata Sukamta dalam keterangan tertulis, Kamis (1/7/2021). 

Baca Juga: PPKM Darurat Jawa Bali Segera Berlaku

Menurut dia, beberapa ahli epidemiologi menyayangkan kebijakan pengetatan akses masuk Indonesia yang hanya memberi waktu karantina selama 5 hari. Padahal rekomendasi WHO jelas-jelas menyebut 14 hari. 

"Jika pemerintah masih abai soal pengetatan pintu masuk, sangat mungkin varian Lambda dan juga varian virus corona lainnya masuk ke Indonesia," ujarnya. 

Anggota Komisi I DPR ini memandang kebijakan PPKM darurat yang akan diberlakukan oleh pemerintah belum menyinggung soal pengetatan akses pintu masuk ke Indonesia.

“Oleh sebab itu, dalam rangka kebijakan PPKM Darurat, pemerintah juga perlu lebih mmengetatkan akses pintu masuk ke Indonesia, baik melalui bandara, pelabuhan dan juga pintu-pintu perbatasan,” ujarnya.

Ia meminta pemerintah saat ini fokus kepada keselamatan warga masyarakat. Kebijakan yang inkonsisten dan juga cenderung masih longgar akan menyulitkan dalam pengendalian penyebaran virus corona.

Baca Juga: Pemkot Bandung Siapkan Berbagai Kemungkinan Antisipasi Pelaksanaan PPKM Darurat

“Pak Presiden bilang supaya masyarakat tinggal di rumah, di sisi lain Pak Wapres ajak masyarakat berwisata, yang seperti ini membuat masyarakat semakin skeptis dengan kebijakan pemerintah. Yang seperti ini sudah sering berulang, ini bentuk komunikasi yang buruk dalam upaya pengendalian Covid. Saya harap segera perbaiki komunikasi di pemerintahan,” kata Sukamta.