Angka Stunting Naik Akibat Pandemi, BKKBN Beri Sejumlah Solusi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo menyampaikan beberapa hal dalam memperingati Harganas termasuk menyampaikan angka stunting yang naik akibat pandemi Covid-19.

Stunting merupakan keadaan anak yang kurang asupan gizi kronis dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak.

Hasto mengatakan kurang lebih 2 juta anak diperkirakan mengalami permasalahan gizi khususnya wasting di low and middle income countries (LMICs).

Dalam hal ini faktor penyebab naiknya stunting salah satunya karena pandemi Covid-19 berkepanjangan yang berdampak menurunnya ekonomi orang tua.

Hal tersebut membuat banyak orang tua tidak bisa memenuhi hak anak mengenai asupan makanan sehat dan bergizi.

Baca Juga: Apa yang Kita Lakukan Untuk Menghalau Penularan Pandemi Ini | AIMAN (5)

Dilansir dari Kontan.co.id, angka stunting tertinggi di Indonesia tercatat berada di 19 provinsi yang bertumpuk pada batas very high di atas 30%, dan provinsi paling tinggi adalah NTT sebanyak 42,7%, Sulawesi Barat 41,6%, dan Aceh 37,1 %.

"Saya dengar dari salah satu profesor yang mengatakan bahwa angka stunting akan menjadi tinggi pada 2020 dan 2021, untuk itu perlu tindakan yang lebih agar angkanya tidak naik," ujar Hasto, Selasa, (29/6/2021).

Berdasarkan data yang cukup mengkhawatirkan itu, BKKBN memberi sejumlah alternatif.

Pertama, BKKBN mengimbau pemerintah desa agar gencar mengkampanyekan pre konsepsi.

Salah satunya dengan memeriksa indung telur pada perempuan dan memeriksa kondisi persiapan sperma laki-laki sebelum menikah.

Baca Juga: Kodim Banjarmasin Gelar Serbuan Vaksinasi di Pusat Perbelanjaan untuk Umum, Disambut Antusias Pemuda

Kedua, BKKBN mengusulkan program Antenatal Care (ANC) kepada ibu hamil agar bayi tidak lahir sebelum waktunya.

Ketiga, BKKBN akan memaksimalkan imunisasi yang dinilai membuat balita tidak menjadi stunting.

"Kami juga mengusulkan kepada Kementerian dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) agar semua ibu hamil harus didampingi," kata Hasto.

Pendamping yang terlibat dalam hal ini yakni bidan, PKK, dan kader setempat untuk tertib mengingatkan para ibu hamil seperti kontrol ANC, dan jika memang ada ibu hamil yang berisiko tinggi dapat diketahui lebih dini.

Baca Juga: Izin Penggunaan Cantrang Dicabut, tapi Masa Transisi Penggantian Dinilai Belum Jelas

Terakhir, BKKBN menyampaikan akan membagikan bantuan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang selama ini hanya terealisasi 7% agar bisa dimaksimalkan kembali.