Ade Armando: Kritik Boleh Tapi Harus Kelihatan Pintar, Ini BEM UI Loh, Jangan Seperti Cacat Logika

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dosen Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Ade Armando mengatakan, mahasiswa mengkritik Presiden Joko Widodo maupun kebijakan pemerintahan sah-sah saja. Tetapi, Ade Armando menegaskan hal tersebut harus dilakukan dengan pengetahuan yang cukup.

“Kritik ya boleh-boleh saja, tapi harus kelihatan pintar, ini BEM UI loh, jangan seperti cacat logika atau tidak punya pengetahuan yang cukup,” tegas Ade Armando yang merespons kritik Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI terhadap Presiden Jokowi terkait UU ITE dan KPK, Minggu (27/6/2021).

Ade Armando menilai kritik yang dilayangkan BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo memiliki substansi dangkal. Lebih dari itu, Ade Armando menilai kritik BEM UI kepada Presiden Jokowi memalukan.

“Kalau dalam pandangan saya, kritik terhadap presiden itu harus diizinkan dalam bentuk apapun kan gambarnya juga tidak gambar menghina. Gambar “King Of Lip Service” itu juga masih gambar yang diizinkan jadi biasa-biasa saja,” kata Ade Armando.

Baca Juga: Respons Kritik BEM UI Terhadap Jokowi, Ade Armando: Substansinya Dangkal Sekali Ya, Agak Memalukan

“Yang menurut saya bermasalah adalah substansinya, kok dangkal sekali ya. Agak memalukan loh itu datang dari BEM UI,” tambah Ade Armando.

Ade Armando lebih lanjut mengatakan, kritik yang disampaikan BEM UI terhadap Presiden Jokowi justru memperlihatkan jika BEM UI tidak menguasai isu.

“Tuduhan-tuduhan yang disampaikan kok mahasiswa seperti nggak paham sih apa yang jadi isu, atau apa yang dia kritik. Misalkan apa, menyatakan bahwa presiden mohon dia mau dikritik yang soal UU ITE itu,” ujar Ade Armando.

“Lah kan justru Presiden Jokowi senang sekali UU ITE direvisi atau ditinjau kembali, mengingat isinya sering kali digunakan untuk mengkriminalisasi orang. Dia justru ingin agar orang terbuka mengritik melalui UU ITE, nah ini mahasiswa nggak nyampe mungkin ya pemikiran otaknya kesitu,” lanjut Ade Armando.

Ade Armando juga menyoroti soal kritisi BEM UI menyoal kepemimpinan Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ade menuturkan, dalam mekanisme yang berlaku Firli dipilih dan menjabat bukan karena Presiden Jokowi tetapi DPR.

Patut juga dipahami, sambung Ade Armando, dalam uji Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK itu dilakukan oleh KPK bukan Presiden Jokowi.

Baca Juga: Pengamat Sebut Kritik BEM UI kepada Jokowi Wajar: Seharusnya Jadi Cambuk Pemerintah agar Berbenah

“Uji kebangsaan itu kan KPK bukan Presiden. Orang ditangkap yang demonstran kan bukan begitu saja ditangkapi, tapi karena gerakan massa itu mulai pengrusakan dan melanggar aturan yang ditetapkan,” ujarnya.

“Polisi turun tangan, itu bukan atas perintah Jokowi juga kan, jadi saya katakan ini substansinya parah banget mereka tidak belajar mereka tidak tahu banyak sebenarnya yang sedang terjadi dalam politik Indonesia sehingga kritik mereka terasa dangkal,” tambah Ade Armando.