Wacana Presiden 3 Periode, Fadli Zon: Sepertinya Ingin Menjegal Prabowo untuk Jadi Capres

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menilai adanya wacana melakukan penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode karena ingin menjegal Prabowo Subianto di Pilpres 2024. 

Ia menjelaskan, partainya sudah jelas akan menolak rencana tersebut. Sebab, keinginan seluruh kader dari seluruh pelosok di Indonesia ingin Prabowo maju kembali menjadi capres di pesta demokrasi lima tahunan nanti. 

Baca Juga: Jokowi Mania Tolak Jabatan Presiden 3 Periode

"Kalau saya tentu sebagai orang Gerindra Pak Prabowo yang maju. Jangan-jangan (isu) ini untuk membantu agar Pak Prabowo tidak maju," kata Fadli dalam diskusi daring yang diselenggarakan Tribunnews.com, Kamis (24/6/2021). 

Menurut dia, wacana untuk menduetkan pasangan Joko Widodo dan Prabowo di Pilpres 2024 itu amat tak pantas dibicarakan saat ini. Pasalnya, kini seharusnya seluruh elemen masyarakat memikirkan bagaimana cara menyelesaikan pandemi Covid-19 yang angkanya masih melonjak. 

"Ini menurut saya terlalu awal untuk disampaikan. Kenapa kita tidak selesaikan pandemi dan ekonomi ini? Kalau soal masa jabatan presiden, sudah banyak studinya kecenderungannya kepada kekuatan absolut," ujarnya.  

Sebelumnya, relawan yang menamakan diri Komunitas Jokowi Prabowo 2024 atau Jokpro menggelar syukuran dan menyampaikan dukungan agar Jokowi bisa menjabat Presiden untuk ke-3 kalinya berdampingan dengan Prabowo Subianto.

Sejumlah alasan disampaikan oleh relawan Jokpro 2024 dalam deklarasi untuk mendukung Jokowi maju sebagai presiden untuk ke-3 kalinya.

Penasihat Komunitas Sukarelawan Jokpro 2024, M Qodari mengatakan majunya jokowi sebagai Presiden pada pemilu mendatang bersama Prabowo Subianto akan mampu menekan ongkos politik dan menghindari benturan warga.

Baca Juga: PKS: Isu Jabatan Presiden 3 Periode Pikiran Kotor Melawan Konstitusi

"Undang-Undang Dasar itu sangat biasa diamandemen. Di Indonesia sudah 3 kali. Di Amerika lebih dari 25 kali. Amandemen itu sendiri ada aturannya di UUD. Itu bukan barang haram. Ada aturannya, selama dipenuhi itu bisa," kata Qodari saat ditemui usai syukuran JokPro 2024, di kawasan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Sabtu (19/6).