Politikus Partai Demokrat Minta Pemerintah Jangan Ambigu Tangani Lonjakan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.TV- Politikus Partai Demokrat Lucy Kurniasari meminta pemerintah jangan ambigu dalam menangani lonjakan kasus Covid-19 di tanah air.

Sebab, lonjakan kasus sebenarnya sudah diduga sebelum lebaran tiba."Tapi pemerintah baru mengambil kebijakan larangan mudik setelah mendekati lebaran," kata anggota Komisi IX DPR ini, Senin (21/6/2021). 

Akibatnya, kebijakan ini tidak sepenuhnya efektif karena informasi dari pemerintah ada 1,5 juta penduduk yang lolos mudik.

Angka yang lolos mudik diperkirakan jauh melebihi dari jumlah resmi yang dikeluarkan pemerintah. Sebab, banyak cara yang dilakukan pemudik untuk lolos mudik tanpa terdeteksi oleh aparat pemerintah.

Baca Juga: PDIP, PKS dan Demokrat Angkat Bicara Soal Wacana Jokowi 3 Periode

Menurut Lucy, inilah yang membuat  kebijakan larangan mudik tidak diikuti oleh sanksi yang tegas. Hal ini tampaknya dimanfaatkan para pemudik yang memang sudah merindukan kampung halaman.

"Tingginya jumlah pemudik mengindikasikan, larangan mudik dari pemerintah diabaikan sebagian besar masyarakat. Mereka tidak lagi mendengarkan larangan dari pemerintahnya. Bahkan banyak diantara pemudik yang menyerobot di beberapa tempat penyekatan," jelas Lucy.

Ketua DPC Partai Demokrat Kota Surabaya ini juga menyebut, kebijakan telat dari pemerintah itulah yang membuat lonjakan terjadi saat ini.

Dan saat ini, Wisma Atlet dan Rumah Sakit diinformasikan dipenuhi penderita Covid-19. Bahkan sudah ada kehawatiran bila Wisma Atlet dan Rumah Sakit nantinya tidak sanggup menampung penderita Covid-19.

Selain itu, juga ada kelalaian di tengah masyarakat setelah mendapat vaksinasi Covid-19. Sebagain dari mereka menjadi abai melaksanakan protokol kesehatan. 

Mereka abai melaksanakan protokol kesehatan karena diantara mereka percaya kekebalan tubuh sudah diperoleh setelah divaksin.

Baca Juga: Kejar Cakupan, Vaksinasi Covid-19 Massal Terus Digelar

Nah, persepsi inilah yang membuat masyarakat  abai menggunakan masker dan merasa aman berada di kerumunan. Hal ini juga yang membuat sebagian anggota masyarakat merasa aman untuk mudik. 

"Jadi pemerintah memang sudah sejak awal ambigu dalam mengatasi Covid-19. Kebijakannya tidak pernah fokus pada penanganan kesehatan," katanya. 

Pemerintah selalu coba mencari keseimbangan penanganan Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi.

Akibatnya, dalam mengatasi pandemi Covid-19 selalu tarik ulur seperti bermain layang-layang untuk mencapai keseimbangan sisi kesehatan dan sisi ekonomi. 

Belum lagi masalah tidak padunya pengambilan kebijakan di pusat dan pusat dengan daerah. Akibatnya, sesama aparat pemerintah saling berpolemik, sementara masalah Covid-19 menjadi terbaikan.

Jadi, untuk mengatasi penyebaran Covid-19, pemerintah harus fokus kepada penanganan kesehatan. Semua kebijakan dan tindakan harus fokus untuk penanganan Covid-19.

Agar fokus pada aspek kesehatan, maka anjuran WHO agar Indonesia melaksanakan PSBB diperketat sangat layak dilaksanakan.