Per Mei 2021, Pemerintah Sudah Tarik Utang Rp309,3 T untuk Biayai APBN

JAKARTA, KOMPAS.TV- Dalam 5 bulan pertama tahun 2021, yaitu sejak Januari-Mei, pemerintah sudah menarik utang sebesar Rp309,3 triliun. Dana itu digunakan untuk membiayai APBN. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, jika dihitung berdasarkan proyeksi pembiayaan utang tahun ini yang sebesar Rp1.006,4 triliun, jumlah pembiayaan utang Janurai-Mei sudah sebesar 30,73 persen. 

"Realisasi pembiayaan dalam 5 bulan pertama tersebut didominasi oleh penerbitan utang melalui Surat Berharga Negara (SBN), dan sebagian kecil dari pinjaman dalam dan atau luar negeri, " kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI yang disiarkan langsung, Senin (21/06/2021). 

Baca Juga: Bangun Infrastruktur Pakai Utang, Luhut: Enggak Apa-apa Kalau Bisa Bayar Sendiri

“Pembiayaan sudah lebih tinggi karena memang kami melakukan pembiayaan front loading untuk memitigasi kenaikan suku bunga atau inflasi yang terjadi di Amerika Serikat (AS),” tambahnya. 

Sri Mulyani melanjutkan, hingga akhir Mei 2021 defisit APBN mencapai Rp219,3 triliun atau setara dengan 1,32 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Besaran defisit tersebut pun setara 21,79 persen dari proyeksi hingga akhir 2021 yakni Rp1.006,4 triliun.

Sedangkan penerimaan negara, hingga Mei 2021 tumbuh 9,31 persen dari periode yang sama tahun lalu, atau setara dengan Rp726,4 triliun. Atau setara dengan 41,66 persen dari target akhir tahun ini sejumlah Rp726,4 triliun.

"Sementara itu, dari sisi belanja negara hingga bulan Mei lalu mencapai Rp945,7 triliun tumbuh 12,06 persen year on year. Posisi belanja sudah mencapai 34,39 persen dari outlook akhir 2021 sebesar Rp2.750 triliun, " tutur Sri Mulyani. 

Baca Juga: Kisah WNI di Jepang Jualan Tempe Hingga Bisa Ekspor Ke Meksiko, Brasil, dan Hungaria

Belanja negara kedepannya akan didorong untuk menjaga ekonomi dalam negeri, terutama dari sisi kesehatan guna menghadapi dampak pandemi. Program bantalan sosial lewat program pemulihan ekonomi nasional (PEN) 2021 juga akan terus dilanjutkan. 

Pemerintah juga memperkuat ekonomi melalui reformasi struktural, lewat implementasi UU Cipta Kerja yang akan menjadi motor penggerak investasi.

"Itu semuanya punya peran sangat penting dan tidak tergantikan, bidang kesehatan tetap perhatian, program-program PEN perlu dilakukan, dan UU Cipta Kerja reformasi struktural menjadi sangat penting," terangnya. 

Kementerian Keuangan memprediksi, pertumbuhan ekonomi di akhir tahun 2021 masih sesuai proyeksi awal. Yaitu sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen secara tahunan.