Ekonom Curiga, Pajak Dirongrong Belanja Senjata Rp 1.800 Triliun | B-TALK (2)

JAKARTA, KOMPASTV - Upaya Kementerian Keuangan mengutak-atik pajak, dicurigai karena tekanan permintaan pembelian senjata Rp 1.800 triliun dan pembangunan Ibu Kota baru tidak ada urgensinya.

Baca Juga: Terkait Sembako, Sri Mulyani: Padahal Aku Gak Ambil Pajak, Gak Ada PPN Sekarang

Padahal, untuk membeli vaksin saja pemerintah kedodoran sampai minta uluran tangan pengusaha.

Baca Juga: Dana Fantastis Rp 1.700 Triliun dalam Rencana Modernisasi Alutsista Indonesia

Ekonom menganalisis, Menteri Keuangan saat ini sedang dilanda kebingungan hebat, belanja naik terus, uangnya dari mana? Paling mudah adalah menarik pajak penambahan nilai (PPN).

Baca Juga: Menhan Tegaskan Pembelian Alutsista Mendesak Dilakukan

Tetapi, saat kebutugan anggaran belanja tinggi pemasukan seret, untuk mencapai defisit anggaran di bawah 3% pun akan sulit tercapai. Apalagi, jika cuma “wagyu” saja yang dikenai pajak.