Terancam Koalisi Oposisi Israel, Netanyahu Menegaskan Dirinya Korban Konspirasi

TEL AVIV, KOMPAS.TV - Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu tampaknya tak ingin begitu saja mundur dari posisi yang telah didudukinya selama 12 tahun.

Ia menegaskan dirinya sebagai korban dari konspirasi terdalam negara itu, setelah posisinya terancam dengan keberadaan koalisi oposisi Israel.

Bahkan ia menuduh koalisi oposisi Israel telah mengkhianati para pemilih mereka.

Ia pun menegaskan negaranya dalam bahaya jika pemerintahannya tak berlanjut.

Baca Juga: Pengamat Palestina Anggap Naif Koalisi Partai Arab dengan Oposisi Israel demi Gulingkan Netanyahu

Oposisi Israel, termasuk di dalamnya Partai Arab Raam, membentuk koalisi Pemerintahan Israel Bersatu yang mengancam posisi Netanyahu.

“Mereka mencabut yang baik dan menggantinya dengan yang buruk dan berbahaya,” ujar Netanyahu kepada Stasiun TV Channel 20 dikutip dari Associated Press, Kamis (10/6/2021)..

“Saya takut akan nasib bangsa ini,” ujar pemimpin dari Partai Likud tersebut.

Hal itu diungkapkannya sebagai usaha untuk mencegah pemerintahan baru mulai menjabat pada Minggu (13/6/2021).

Baca Juga: Dua Intel Palestina Dibunuh Tentara Israel yang Menyamar usai Baku Tembak di Tepi Barat

Pernyataan itu sebenarnya tak asing bagi yang terbiasa menyaksikan politik Netanyahu selama mendominasi kepemimpinan Israel selama seperempat abad terakhir.

Ia sering menggambarkan ancaman besar maupun kecil secara gamblang.

Netanyahu telah meremehkan saingannya dan berkembang dengan menggunakan taktik membagi dan menaklukkan.

Ia melukiskan lawan-lawan Yahudi-nya sebagai kaum Kiri yang lemah dan membenci diri sendiri.

Baca Juga: Layanan Unik di Jepang, Bisa Sewa Orang Gemuk Seharga Rp260.000 Per Jam

Sedangkan ia mengungkapkan politisi Arab sebagai calon simpatisan teroris.

Ia pun sering menampilkan sebagai satu-satunya orang yang mampu memimpin negara melalui tantangan keamanan yang tak pernah berakhir.

Pada Pemerintahan Israel Bersatu, pemimpin Partai Yamima, Naftali Bennet akan berperan sebagai Perdana Menteri.

Sementara itu, Partai Raam memutuskan bersatu dengan koalisi karena menilai pemerintahan baru tak akan agresif menangani masalah dengan Palestina.