Anggaran Terbatas, Pembangunan Jalan dan Jembatan Baru Dikurangi Tahun Depan

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pemerintah menerapkan penghematan dan alih fokus (refocusing) anggaran di seluruh kementerian/lembaga untuk tahun 2021 dan tahun depan.

Tak terkecuali di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Imbasnya, pembangunan proyek jalan dan jembatan baru dibatasi.

"Adanya kontraksi anggaran yang cukup berat, kita mendapatkan arahan dari Menteri untuk menggunakan metode OPOR (Optimalisasi, Pemeliharaan, Operasi, dan Rehabilitasi), kita akan fokus menyelesaikan infrastruktur yang sudah dimulai. Untuk program yang baru akan dibatasi," kata Dirjen Bina Marga Hedy Rahadian, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V, Rabu (09/06/2021).

Tahun depan, Direktorat Jenderal Bina Marga mendapat anggaran  sebesar Rp39,7 triliun.

Jumlah tersebut dialokasikan Rp37,3 triliun untuk program konektivitas dan Rp2,4 triliun untuk program dukungan manajemen.

Baca Juga: Luhut dan Erick Thohir ke China, Ini Daftar Proyek yang Akan Digarap RI-China

Program konektivitas terdiri dari program committed (Rp18,2 triliun) dan program non committed (RP19,28 triliun), sedangkan untuk kegiatan baru tidak dialokasikan.

Dengan anggaran yang ada, Ditjen Bina Marga akan memprioritaskan pembangunan dan duplikasi jembatan sebanyak 4.937 meter, perservasi dan penggantian jembatan 88.039 meter, dan pembangunan jalan 239 kilometer, serta peningkatan kapasitas dan perservasi jalan 2.230 kilometer.

Baca Juga: Garap Tol Bocimi dan Pengembangan Pelabuhan Tanjung Benoa, Waskita Gandeng BUMN China

Ada juga penanganan mendesak dan tanggap darurat, peningkatan aksesibilitas flyover/underpass/terowongan (427 m), peningkatan konektivitas jalan bebas hambatan (16,2 km), preservasi rutin jalan dan jembatan nasional, serta revitalisasi drainase.

Sedangkan secara keseluruhan, Kementerian PUPR mendapat anggaran Rp100,46 triliun untuk 2022.

Lebih kecil dari anggaran tahun ini Rp131,82 triliun.

Jumlah itu didapat dari hasil refocusing anggaran seperti arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani.