Cuit @Fadli Zon: Minta Politikus, Relawan, dan Orang Titipan di BUMN Segera Diganti

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon meminta agar seluruh politiskus, relawan dan orang titipan yang menduduki kursi jabatan BUMN untuk segera diganti. Ia meminta posisi di BUMN diisi oleh kalangan profesional.  

"Para politisi, relawan, serta orang-orang titipan di BUMN seharusnya segera diganti dengan orang-orang profesional yang mumpuni dalam bidang kerja BUMN. Inefisiensi harus dihentikan dan ruang korupsi yang terstruktur juga harus ditutup jika kita mau menyelamatkan BUMN," tulis Fadli dalam akun Twitter @fadlizon, Kamis (10/6/2021). 

Baca Juga: Ungkap Penyebab Krisis Keuangan Garuda, Wamen BUMN: Banyak Sewa Pesawat dan Kemahalan

Ia menyebut, ambruknya keuangan PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, yang tengah menjadi sorotan belakangan ini, terus terang membuat dirinya geram. Maskapai berusia 72 tahun ini terjerat lilitan utang menggunung dan menderita kerugian cukup besar.

"Saat ini Garuda tercatat memiliki utang USD4,9 miliar, atau setara Rp70 triliun. Angka tersebut meningkat sekitar Rp1 triliun setiap bulannya jika Garuda terus menunda pembayaran kepada pemasok (lessor)," ujarnya. 

Tak hanya itu, utang PLN yang yang kini ditaksir mencapai Rp500 triliun juga membuat publik bertanya-tanya. 

"Enam tahun lalu, utang PLN hanya di bawah Rp20 triliun. Namun, hanya dalam satu periode kekuasaan, utang PLN telah meroket menjadi Rp500 triliun," kata dia.

Meski kabar buruk tersebut meruak di tengah pandemi, namun sayangnya itu tak bisa menyalahkan pandemi. Sebab, sejak sebelum pandemipun, utang dan kinerja BUMN telah mendapat sorotan dari berbagai lembaga internasional dan pemeringkat utang.

"Terlalu banyaknya penugasan Pemerintah, terutama BUMN Karya, yang melebihi kemampuan keuangan perusahaan; warisan inefisiensi organisasi; ditambah dengan penunjukan direksi dan komisaris BUMN yang dilakukan secara tak profesional,karena tidak didasarkan pada faktor kompetensi; telah membuat BUMN berada di tubir jurang kebangkrutan," ujarnya. 

Pada tahun 2018, misalnya, Bank Dunia dalam laporan Infrastructure Sector Assessment Program, mencatat meroketnya utang BUMN di bawah pemerintahan Presiden Jokowi disebabkan oleh beban penugasan proyek-proyek pemerintah.

Baca Juga: Ungkap Penyebab Krisis Keuangan Garuda, Wamen BUMN: Banyak Sewa Pesawat dan Kemahalan

"Pemerintah telah mengabaikan kondisi dan kemampuan riil BUMN hanya demi mengejar target muluk pembangunan infrastruktur. Akibatnya, BUMN harus menanggung beban utang yang tinggi," katanya.