Menjadi Anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Puan: Bukan Berarti Dapat Karpet Merah

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menjadi anak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, diakui Puan Maharani sebagai keuntungan untuk karier politiknya.

Meski begitu, menurut Puan, status tersebut tak serta-merta menjadi sebuah 'karpet merah' untuk berpolitik di PDIP.

"Pasti ada kemudahan-kemudahan yang saya dapat, tapi bukan berarti karpet merah yang disiapkan," kata Puan, dalam video acara pengarahan terhadap kader PDIP di Manado, Selasa (8/6/2021).

Misalnya, setiap masa kampanye Pilkada di Jawa Tengah, Puan mengaku tetap turun ke bawah dan selalu mendatangi 35 kabupaten/kota di provinsi tersebut.

Baca Juga: Rekaman Off The Record Bambang Wuryanto Bocor: Siapapun Calon Presidennya, Wakilnya Puan Maharani

Tak jarang, dalam kegiatan pertemuan dengan masyarakat di daerah yang menjadi basis suara PDIP, Puan juga mengajak Megawati.

Bagi Puan, hal tersebut sangat penting untuk dilakukan karena daerah basis PDIP seperti Jawa Tengah itu merupakan salah satu kunci kemenangan di Pemilu, baik legislatif maupun eksekutif.

"Saya kampanye ke mana-mana, di daerah-daerah basis, saya ajak Ibu Ketua Umum. Karena bagaimanapun, Jawa Tengah itu basis PDIP, kandangnya banteng ini perlu kami jaga," ujar Puan, yang juga Ketua DPP PDIP Bidang Politik dan Keamanan.

Selain itu, kedekatan pribadi dengan ibundanya juga tidak membuat Puan memaksa atau berbisik kepada Megawati terkait keputusan yang akan diambil untuk PDIP.

"Secara kedekatan pribadi, dekat banget dengan ketua umum. Tapi saya tidak pernah memaksa-maksa atau bisik-bisiki ke ketua umum harus begini harus begitu," jelasnya.

Baca Juga: Ibadah Haji 2021 Batal, Puan Maharani Minta Pemerintah Tetap Layani Pengembalian Dana Calon Jemaah

Puan menegaskan, keputusan terkait PDIP tetap menjadi kewenangan Megawati, sementara dirinya hanya sebatas memberikan masukan.

"Urusan partai ya (ada) di Ibu Ketua Umum, jika saya diminta masukan, saya akan memberikan masukan," ucap Ketua DPR RI itu.

Apapun keputusan yang diambil Megawati utnuk kepentingan partai, mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) tersebut memastikan bahwa dirinya akan mematuhi dan mengikuti.

"Kalau memang keputusan sudah diambil, saya ikut. Tidak pernah saya maksa-maksa atau gak sesuai sama urusannya," tandasnya.