Perbaikan Alutsista di Matra Udara dan Laut Harus Jadi Prioritas Panglima TNI yang Baru

JAKARTA, KOMPAS TV - Pergantian Panglima TNI kian berembus seiring akan pensiunnya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto pada akhir tahun 2021. Terdapat dua nama yang menguat mengisi kursi orang nomor satu di TNI tersebut, yakni KASAD Jenderal TNI Andika Perkasa dan KASAL Laksamana TNI Yudo Margono.
  
Menanggapi hal itu, Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan, siapapun nanti yang terpilih modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) adalah hal yang prioritas. 

Ia menyoroti dua matra yang perlu diperhatikan dan dinilai mendesak alutsistanya untuk segera diperbaharui, yakni angkatan darat dan laut. Berdasarkan data Kemenhan pada Oktober 2020 pada capaian program Minimum Essential Force (MEF), TNI AD baru memiliki 77 persen kekuatan pokok minimal, TNI AL 67,57 persen, dan TNI AU 45,19 persen.

Baca Juga: Peneliti LIPI: Pengganti Panglima TNI Hadi Tjahjanto Fokus Dorong Profesionalisme

"Jika harus bicara prioritas maka saya kira alutsista TNI AU dan AL layak menjadi prioritas secara proporsional. Terkait hal ini, saya kira dengan skema yang sedang dirancang oleh Kementerian Pertahanan, hal itu akan bisa teratasi," kata Khairul kepada KOMPAS TV, Selasa (8/6/2021).

Menurut dia, upaya-upaya modernisasi alutsista yang menitikberatkan pada kemandirian negara, patut diapresiasi. 

"Hanya saja, upaya itu hingga saat ini masih menyisakan persoalan prioritas, spesifikasi, standarisasi dan sinkronisasi, yang dapat berdampak pada efektifitas, malfungsi atau tidak optimalnya pemanfaatan alutsista," ujarnya. 

Selain itu, kelemahan-kelemahan dalam hal pemeliharaan dan perawatannya, yang berdampak pada terjadinya kecelakaan, pemborosan dan kebocoran anggaran. 

Baca Juga: Pembinaan SDM dan Karier Menjadi "PR" Panglima TNI Pengganti Marsekal Hadi

"Panglima TNI yang baru mestinya harus dapat secara proaktif mendukung, mengingatkan dan mengawal upaya Kementerian Pertahanan membereskan persoalan-persoalan di atas. Termasuk juga menyangkut aspek transparansi, akuntabilitas, kehati-hatian dan kedisiplinan pada prioritas," katanya.