JAKARTA, KOMPAS.TV - Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan pernyataan yang disampaikan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto terkait aduan ICW soal dugaan gratifikasi Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.
Penyelidik ICW Wana Alamsyah mengatakan, Kabareskrim enggan untuk menelusuri lebih dalam bukti yang telah disampaikan oleh ICW ke Bareskrim.
"Lagi pun, pernyataan itu tidak tepat disampaikan. Sebab, ranah dewan pengawas (dewas) berbeda dengan Polri. Dewas menelusuri pelanggaran etik, sedangkan Bareskrim melihat potensi tindak pidana," kata Wana dalam keterangan tertulis kepada Kompas TV, Sabtu (5/6/2021).
Lebih lanjut, kata Wana, sebagai aparat penegak hukum mestinya Bareskrim menelaah laporan sembari melakukan penyelidikan.
Bukan justru mengatakan menarik-narik institusi Polri dalam polemik KPK.
Baca juga: Polri Akan Kembalikan Laporan ICW Terkait Dugaan Gratifikasi Firli Bahuri ke Dewas KPK
"Penting untuk ICW tegaskan permasalahan TWK berbeda laporan yang kami sampaikan. Maka dari itu ICW mendesak Kapolri untuk menegur Kabareskrim dan memerintahkan jajarannya menelusuri lebih lanjut laporan yang telah kami sampaikan," kata Wana.
Sebelumnya, ICW melaporkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri ke Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (3/6/2021).
Laporan itu terkait dugaan penerimaan gratifikasi biaya sewa helikopter untuk perjalanan pribadi Firli bersama keluarga pada 20 dan 21 Juni 2020 silam.
Namun, Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, akan menyerahkan berkas laporan ICW kepada Dewan Pengawas KPK.
“Nanti kami kembalikan ke Dewas saja. Kan sudah ditangani (Dewas),” kata Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, Jumat (4/6/2021).
Baca juga: ICW Laporkan Ketua KPK Firli Bahuri ke Bareskrim Polri, Diduga Terima Gratifikasi Sewa Helikopter
Dalam pernyataannya, Komjen Agus Andrianto juga meminta Indonesia ICW tidak menarik-narik institusinya dalam dinamika yang terjadi di KPK.
“Jangan tarik-tarik Polri. Saat ini kami fokus kepada penanganan dampak kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional dan investasi,” tegas Komjen Agus Andrianto.
Sumber : Kompas TV
Gabung ke Channel WhatsApp KompasTV untuk update berita terbaru dan terpercaya.