Desak Segera Hentikan Kekerasan, Utusan ASEAN Kembali Temui Pemimpin Junta Myanmar

YANGON, KOMPAS.TV - Utusan dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara kembali mengadakan pembicaraan dengan junta Myanmar pada hari Jumat (4/6/2021). Dalam pertemuan itu, ASEAN mendesak Myanmar untuk segera mengambil langkah agar kekerasan yang terjadi segera berakhir.

Salah satu yang dibahas dalam pertemuan itu adalah dilakukannya pemilu ulang untuk memimpin pemimpin baru.

Akan tetapi, jenderal tertinggi junta Myanmar mengatakan, dia hanya akan mengizinkan pemilihan baru setelah negara yang dilanda kudeta itu kembali ke "normal."

Myanmar berada dalam kekacauan dan ekonominya lumpuh sejak militer menggulingkan pemerintah Aung San Suu Kyi pada Februari dengan menuduhnya melakukan kecurangan selama pemilu 2020.

Lebih dari 800 orang sejak itu tewas dalam tindakan keras militer brutal terhadap kelompok yang berbeda pendapat menurut kelompok pemantau lokal. Bahkan, pertempuran juga telah berkobar dengan beberapa kelompok pemberontak etnis.

Baca Juga: Pemerintah Tandingan Dewan Militer Myanmar Bentuk Pasukan Rakyat, Begini Penampakannya

Menurut pernyataan yang dirilis junta, Erywan Pehin Yusof, Menteri Luar Negeri Kedua Brunei, dan Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi mengadakan diskusi dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing.

Dilansir dari Channel News Asia, jenderal tertinggi mengatakan junta akan mengadakan pemilihan baru ketika "situasi telah kembali normal". Meski begitu, tidak dijelaskan lebih rinci maksud dari pernyataan tersebut.

Junta sebelumnya mengatakan akan mengadakan pemilihan umum dalam waktu dua tahun.

ASEAN dalam beberapa bulan terakhir telah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar. Akan tetapi, para pengamat mempertanyakan seberapa efektif hal itu dapat memengaruhi peristiwa di negara itu.

Pada bulan April lalu, Min Aung Hlaing menghadiri pertemuan tentang krisis dengan para pemimpin blok 10 negara ASEAN yang menjadi perjalanan luar negeri pertamanya sejak ia merebut kekuasaan.

Baca Juga: Berbulan-bulan Sejak Kudeta Myanmar Meledak, Aung San Suu Kyi Dikabarkan akan Hadir di Pengadilan

Setelah pertemuan yang tertutup untuk media itu, para pemimpin mengeluarkan pernyataan "konsensus lima poin" yang menyerukan "penghentian segera kekerasan" dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus regional.

Namun sang jenderal mengatakan dalam wawancara televisi bahwa Myanmar belum siap untuk mengadopsi rencana tersebut.

Seorang utusan khusus tersebut belum ditunjuk, dan kekerasan terus berlanjut di seluruh negeri.

Saat ini di Myanmar, sebuah pemerintahan bayangan yang terdiri dari mantan anggota parlemen yang kebanyakan berasal dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi Suu Kyi.

Pada hari Kamis sebelumya, mereka meminta semua pemimpin internasional yang berkunjung untuk bertemu dengan perwakilannya juga.

Tidak jelas apakah utusan ASEAN berencana bertemu dengan anggota pemerintahan bayangan, yang oleh junta disebut sebagai "teroris".

Baca Juga: Mantan Ratu Kecantikan Myanmar Ikut Angkat Senjata Lawan Junta Militer