MUI Ikut Bahas Polemik Tes Wawasan Pegawai KPK

KOMPAS.TV - Safari pegawai KPK yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan terus berlanjut.

Hari ini, mereka menemui pimpinan pusat Majelis Ulama Indonesia. Mereka menyampaikan apa yang mereka nilai sebagai ketidakadilan dalam proses tes wawasan kebangsaan dan isu radikal yang dituduhkan.

Pertemuan yang berlangsung tertutup di Kantor Pusat MUI Jakarta Pusat itu berlangsung selama dua jam.

Usai pertemuan, Ketua Bidang Ukhuwah dan Dakwah MUI Cholil Nafis mengatakan sikap MUI atas polemik ini akan ditetapkan dalam rapat pimpinan Selasa pekan depan.

MUI akan mendalami tes wawasan kebangsaan yang dipermasalahkan. 

Sementara itu, perwakilan pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan, Harun Al Rasyid yang merupakan Mantan Kasatgas Penyelidikan KPK menyatakan pertemuan dengan lembaga keagamaan sebagai wujud penolakan atas isu intoleransi dan taliban di tubuh KPK.

Sebelumnya pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan terus berkomunikasi dengan Komnas HAM. Rabu kemarin.

Komnas HAM  memeriksa delapan orang terkait laporan  tentang tes wawasan kebangsaan.

Mereka yang diperiksa di antaranya pengurus wadah pegawai KPK.  

Komnas HAM juga akan memanggil Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK yang lain untuk menjelaskan polemik tes wawasan kebangsaan yang menyebabkan 75 pegawai KPK tidak lolos, dimana 51 di antaranya dipecat.

Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri menyatakan KPK akan tetap berjalan meski 75 pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan kini tak bekerja lagi di KPK.

Karena menurut Firli, KPK tidak bergantung pada orang per orang atau individu.

Firli menegaskan 1.271 pegawai KPK yang lolos tes dan diangkat menjadi aparatur sipil negara ini akan bekerja sesuai sistem dan Undang-undang yang berlaku untuk memberantas korupsi di Indonesia.