Ada Work From Bali, Kunjungan Wisatawan ke Pulau Dewata Naik 3 Kali Lipat

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf)  Sandiaga Uno mengungkapkan, kunjungan wisatawan ke Bali naik 3 kali lipat sejak kementeriannya menjalankan program Work from Bali (WFB) Januari lalu.

“Kami sudah mulai dari Januari dan kami melihat ada peningkatan efektivitas dari kerja kita untuk membangkitkan pariwisata di Bali dari tadinya kunjungan 2.000-2.500 sekarang sudah mencapai 7.000-7.500, jadi ada 3 kali lipat peningkatannya,” kata Sandi dalam keterangan resminya, dikutip Selasa (01/06/2021).

Sandi menjelaskan, program WFB yang dijalan pihaknya tidak menggunakan anggaran tambahan. Tapi merealokasi anggaran dari pos lainnya yang bisa dihemat.

“Dalam anggaran tidak bertambah. Jadi ini yang menarik. Kalau kita bisa melakukan efisiensi, justru tidak menambah anggaran, tapi melakukan realokasi anggaran yang sudah tersedia," ujar Sandi.

Baca Juga: PNS Work from Bali Pakai Duit Negara, Boleh Bawa Keluarga Nggak Ya?

"Itulah bentuk adaptasi di tengah pandemi melalui kebijakan pemerintah yang tepat sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu, " tambahnya.

Program WFB digagas oleh Kemenko Maritim dan Investasi (Marvest) untuk memulihkan pariwisata Bali. Ada 8 kementerian yang diperintahkan untuk menugaskan PNS nya bekerja dari Bali.

Yaitu Kemenko Marvest, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kemenparekraf, Kemenhub, Kementerian PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Investasi. Namun, hanya 25 persen PNS dari tiap kementerian tersebut yang diizinkan bekerja dari Bali.

Angka itu didapat dari pembagian jumlah PNS yang bekerja dari rumah (Work from Home) 50 persen, bekerja dari kantor (Work from Office) 25 persen, dan bekerja dari Bali (Work from Bali) 25 persen.

Baca Juga: Ekonom Soal Program Work from Bali: Tidak Efektif dan Tidak Masuk Akal

Kuota 25 persen juga mengacu pada kajian nomadic tourism yang sudah dilaksanakan di beberapa negara. Seperti Australia, Jerman, Inggris, dan Prancis.

Program Work from Bali juga hanya berlaku untuk PNS dengan jabatan tertentu. Yaitu PNS yang bekerja pada jenis pekerjaan kesekretariatan. Para PNS tersebut akan ditempatkan di 16 hotel yang berada di kawasan resort Nusa Dua, yang dikelola BUMN Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC).

Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran untuk membiayai para PNS yang bekerja dari Bali. Mulai dari biaya hotel, transportasi, hingga makan sehari-hari.

Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati menilai, program itu tidak efektif dan tidak masuk akal.

Baca Juga: Menkes: Kasus Aktif Covid-19 Kembali Mencapai 100.000

Menurut Enny, Kemenko Marvest sebagai kementerian ekonomi harusnya berpikir matang dalam membuat kebijakan. Jangan malah berpikir dangkal dengan membuat kebijakan yang parsial dan bersifat ad hoc (sementara).

"Progtam Work from Bali akan meningkatkan biaya perjalanan dinas. Padahal sejak tahun lalu, semua kementerian dan lembaga sudah diminta memangkas anggaran hingga Rp1,8 triliun karena fiskal kita kan cekak, " kata Enny kepada KOMPAS  TV, Senin (24/05/2021).

Menurut Enny, ekonomi Bali terpuruk karena pandemi Covid-19. Sehingga anggaran pemerintah harusnya dipakai untuk menangani Covid di Bali, agar kurva kasus Covid disana cepat melandai. Misalnya dengan percepatan vaksinasi di Bali.

Ia menilai, program Work from Bali tidak akan berdampak signifikan pada ekonomi Bali dan Nasional.