Pengamat: Meski Tak Disukai DPC PDI-P Jateng, Tapi Melepas Ganjar adalah Blunder Besar

JAWA TENGAH, KOMPAS.TV - Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo disebut-sebut tidak disukai oleh pengurus-pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan se-Jateng. Tapi melepasnya begitu saja adalah blunder akbar.

PDI-Perjuangan dinilai akan rugi bila melepas Ganjar sebagai kader begitu lalu.

"Kalau PDIP melepas Ganjar begitu saja, seperti yang disampaikan Bambang Wuryanto, itu jelas kerugian besar bagi PDIP," terang Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs, Ahmad Khoirul Umam kepada wartawan, Minggu (30/5/2021).

Baca Juga: Soal Konflik Ganjar Pranowo dengan PDIP, Pengamat: Partai Mungkin Anggap Ganjar Lakukan Offside

Kata Umam, soal isu pengurus DPD Jateng dan DPC se-Jateng yang tidak suka sama Ganjar memang sudah lama. 

"Bahkan, sejak Ganjar menjadi gubernur periode pertama," sebut Umam.

Analisis Umam itu didasarkan pada kemenangan Ganjar Pranowo dalam Pilgub Jateng 2018. Menurutnya, kemenangan bisa diraih berkat dukungan putra KH Maimun Zubair atau Mbah Moen, Gus Yasin.

Bagi Umam, perolehan suara 58 persen tidaklah layak bagi Ganjar yang saat itu sebagai seorang petahana.

"Maka sebenarnya kemenangan Ganjar di Pilgub 2018 juga banyak di-support oleh suara Gus Yasin (santri-santri Mbah Maemun Zubair, Rembang)," kata Umam.

Hal itu bisa dilihat, lanjutnya, dari hasil perolehan suara Ganjar sebanyak 58 persen, sedangkan sang penantang Sudirman Said-Ida Fauziyah memperoleh 41 persen.

Baca Juga: Pengamat: Manuver PDI-P Terhadap Ganjar dapat Menjadi Bumerang dan Memberikan Citra Negatif

"Bagi seorang inkumben yang didukung PDIP di Jawa Tengah, memperoleh 58 persen menurut saya sangat sedikit," terang Umam.

Tentang masa depan Ganjar di PDIP, Umam menganggap pernyataan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) PDIP Bambang Wuryanto yang mempersilakan Ganjar hengkang justru dapat berimbas negatif.

Kendati demikian, Umam menilai apabila fungsi kaderisasi tetap harus tunduk pada trah elite dan patronase partai, maka model kaderisasi parpol tersebut jelas tidak menunjukkan watak demokrasi yang sesungguhnya. 

"Cara-cara itu lebih dekat dengan 'demokrasi terpimpin', yang sebenarnya bukan varian genuine dari sistem demokrasi," jelasnya.

Baca Juga: Ganjar Pranowo yang Populer Melawan Puan Maharani yang Berkuasa