Rencana Anggaran Alutsista Rp 1.760 Triliun, Politikus PDIP Bantah Ada Kerugian Negara

JAKARTA, KOMPAS.TV- Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai nyaris seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

Ia berpendapat modernisasi alutsista telah menjadi kebutuhan agar anggaran TNI tidak habis untuk pemeliharaan alutsista yang sudah tak layak pakai.

"Pada  prinsipnya saya setuju untuk memodernisasi alut sista TNI yang hampir 70 persen sudah tua. Tetapi memang anggaran yang dibutuhkan cukup besar. Tapi karena  masih dalam suasana pandemi dan sektor lainnya juga masih membutuhkan anggaran maka silakan Menteri Keuangan untuk memertimbangkan anggarannya," kata politikus PDI Perjuangan ini dalam rilisnya, Sabtu (29/5/2021). 

Untuk meremajakan alutsista, Kementerian Pertahanan mengalokasikan anggaran hingga 1.760 Triliun. Dan rencana itu harus mendapat persetujuan Presiden, Menkeu dan DPR. 

Baca Juga: Anggota Komisi I DPR Minta Percepat Pergantian Panglima TNI, Dukung KSAD Andika Perkasa

Menurut Hasanuddin, bila ada yang berpendapat  telah terjadi kerugian negara, itu tidak benar . 

"Karena itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan.  Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya. 

Ia menambahkan, bila Menkeu menyetujui rencana pengadaan alutsista ini walau tak sepenuhnya tentu akan sangat mengakselerasi modernisasi alut sista  TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent yang tinggi.

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan  akuntabilitas dan sesuai  dengan kebutuhan user ( pemakai ) dalam hal ini TNI," tandasnya. 

Sebelumnya pengamat pertahanan sekaligus akademisi Connie Rahakundini mempertanyakan rencana Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista dengan anggaran  ribuan triliun. 

Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI (Teknologi Militer Indonesia) mengungkapkan ketidakyakinannya pekerjaan besar pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun. 

Baca Juga: Pimpinan Komisi III DPR Minta KPK Transparan soal Pemecatan 51 Pegawai

Hal paling mendasar dari temuan Connie ini adalah seluruh rencana pengadaan harus cair pada 2024 namun beban utangnya baru berakhir 2044. 

"DPR khususnya Komisi 1 yang membidangi Pertahanan harusnya bersikap. Dan, seperti biasanya, untuk urusan kredit ekspor harusnya atas sepengetahuan dan persetujuan Bappenas," katanya.