Komponen Asesmen TWK Lemah dan Janggal, Dirut KPK Tantang "Perang Terbuka" dengan BKN

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komponen tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tak meloloskan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap lemah dan salahi prosedur.

Menurut Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK Sujanarko, BKN mengabaikan sejumlah prosedur saat menggelar TWK untuk para pegawai KPK.  

Hal tersebut memantik kekecewaan Sujanarko. Bahkan, ia meminta debat dan menantang Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana perang terbuka. 

"Kayaknya kita harus perang terbuka, deh. Dia [Kepala BKN, Bima Haria - red] biar enggak ngumpet terus gitu. Ini enggak profesional," jelas Sujanarko melalui rekaman suara, Kamis (27/5/2021).

Baca Juga: 75 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Kembali Datangi Komnas HAM

Menurut Sujanarko, dalam melaksanakan tes, BKN melangkahi banyak prosedur, diantaranya soal penggunaan komponen tes. 

Sujanarko bilang BKN hanya menggunakan tiga dari enam komponen tes yang ada.

Enam komponen yang dimaksud Sujanarko adalah wawancara, tes tertulis, esai, role play, Focus Group Discussion (FGD), dan presentasi. 

Seharusnya, lanjut Sujanarko, dalam hal tes kompetensi, keenam elemen itu wajib ada. Akan tetapi, BKN hanya menggunakan metode tes tertulis, esai, dan wawancara dalam TWK.

Baca Juga: Soal Polemik TWK, Komnas HAM akan Panggil Ketua KPK Pekan Depan

Menurut Sujanarko, dengan hanya menggunakan tiga komponen sebagai alat ukur, maka akan mengeluarkan hasil yang buruk dan di bawah standar.

Bisa dibayangkan, kata Sujanarko, dengan hanya tiga komponen itu BKN melabeli 51 pegawai sebagai orang yang sudah rusak dalam hal kepribadian dan kebangsaan. 

"Tidak bisa diperbaiki. Tidak bisa dididik terkait wawasan kebangsaan," terangnya.

Guna meminta penjelasan tentang tiga komponen yang tidak diamalkan dalam proses tes TWK, KOMPAS TV mencoba menghubungi Kepala BKN. Namun hingga artikel ini ditulis, Bima belum memberi balasan.

Baca Juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Komnas HAM akan Panggil Ketua KPK Firli Bahuri