ICW Ungkap Adanya Dua Nama Politikus yang Hilang dari Dakwaan Kasus Bansos

JAKARTA, KOMPAS.TV- Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan ada dua nama politikus yang dihilangkan dalam kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial terkait Covid-19.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan hilangnya dua nama politikus tersebut ketika mengkritisi pola kerja KPK di bawah kepemimpinan Firli Bahuri dalam program Sapa Malam KompasTV, Rabu (27/5/2021).

“Dalam kasus bansos misalnya ada dua nama politisi yang dihilangkan dalam surat dakwaan,” ucap Kurnia Ramadhana.

Kurnia, tidak menjelaskan siapa dua politikus yang namanya dihilangkan dalam dakwaan tersebut.

Perihal pola kerja KPK di bawah kepemimpian Firli Bahuri, Kurnia juga menyoroti KPK yang tidak mau menangkap kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Baca Juga: ICW: Pemberhentian 51 Pegawai KPK Melanggar UU KPK dan UU ASN

Padahal, kata Kurnia, banyak buronan KPK yang kabur keluar negeri bisa ditangkap.

“Banyak buronan yang kabur keluar negeri dapat dijemput, tapi untuk satu ini, caleg dari PDIP tidak bisa dideteksi oleh KPK,” ujarnya.

Selain dua perihal tersebut, Kurnia menyampaikan kekecewaannya pada kerja KPK yang menghentikan kasus BLBI.

“Jadi, apa yang bisa kita banggakan dari KPK di bawah Komando Pak Firli selain hanya menampilkan kontroversi ketimbang menunjukkan prestasi,” tambahnya.

Ditambah lagi, sambung Kurnia, Firli Bahuri justru memberhentikan punggawa-punggawa KPK berdasarkan hasil tes wawasan kebangsaan.

Baca Juga: Sebut di BPIB Ada yang Tak Lulus TWK, Moeldoko Heran di KPK Begitu Ribut

Padahal mereka pernah dan berani memeriksa dugaan pelanggaran kode etik Firli Bahuri ketika menjabat Deputi Penindakan.

Termasuk, berani menangkap Menteri Sosial dan Menteri Kelautan hingga meringkus kasus suap pajak.

“Tapi justru diberhentikan secara tidak hormat oleh pimpinan KPK sendiri. Saya katakan bahwa pimpinan KPK era ini adalah pimpinan KPK terburuk sepanjang sejarah KPK,” ujarnya.

Bagi ICW, jika semestinya ada yang dinilai kurang memahami wawasan kebangsaan bukan pegawai KPK, tetapi Ketua KPK Firli Bahuri. Terbukti, Firli Bahuri sudah dua kali melakukan pelanggaran kode etik.

“Harusnya bukan 75 pegawai KPK ini yang dianggap tidak punya wawasan kebangsaan, orang yang paling tidak punya wawasan kebangsaan adalah orang yang pernah terbukti secara sah dan meyakinkan dua kali melanggar kode etik,” ujarnya.

“Itu jelas sekali tidak punya wawasan kebangsaan, kalau kita menggunakan indikator integritas itu adalah ketua KPK yaitu bapak Firli Bahuri,” tambahnya.

Hingga berita ini diturunkan, KPK belum menanggapi ihwal berbagai sorotan ICW itu, termasuk mengenai dua nama politikus yang hilang dari dakwaan perkara bansos.