India Gunakan Skema Basera dalam Mengentaskan Permukiman Kumuh

NEW DELHI, KOMPAS.TV - Pemerintah Negara Bagian Punjab, India memilih menggunakan skema Basera dalam upaya penanganan masalah permukiman kumuh di wilayahnya.

Melalui skema Basera, secara bertahap, rumah layak huni akan dibangun.

Kemudian diserahkan kepada setiap rumah tangga yang tinggal di daerah kumuh perkotaan di tanah milik pemerintah.

Hingga saat ini, 25.850 rumah tangga kumuh yang perlu mendapatkan bantuan sudah diidentifikasi, dan 10.000 rumah layak huni pun tengah dibangun oleh pemerintah Punjab.

Baca Juga: Pria Australia yang Terjebak di India Akhirnya Meninggal karena Covid-19

Kepala Menteri Punjab, Amarinder Singh juga tengah meminta Departemen Perumahan setempat untuk menggenjot penyelesaian proyek tersebut

"Sehingga, Pemerintah Punjab dapat memberikan hak kepemilikan 10.000 rumah tersebut kepada masyarakat yang menerima bantuan," kata Singh, seperti dikutip dari ANI News, Jumat (21/05/2021).

Pembangunan 10.000 rumah tersebut, Singh memastikan, ditargetkan tuntas paling lambat Desember tahun ini.

Baca Juga: Waspada Varian Baru Virus Corona dari India Sudah Masuk Jakarta

Dengan menggunakan skema Basera, status hak milik rumah nantinya akan diberikan kepada setiap rumah tangga yang menerima bantuan ini.

Oleh karena itu, menurut Singh, pemberian rumah layak huni tersebut secara tidak langsung akan mengangkat Punjab menjadi salah satu negara bagian 'teratas' di India.

Secara tidak langsung, apa yang sedang diupayakan pemerintah Punjab dalam mengentaskan hunian tak layak huni ini juga mendukung Misi Swachh Bharat atau Misi India Bersih.

Baca Juga: Badai Besar Hantam Teluk Benggala India, 120 Orang Dilaporkan Tewas

Misi dari pusat tersebut merupakan kampanye untuk mengentaskan rumah kumuh, membersihkan jalan raya, jalan umum, serta infrastruktur kota dan kawasan pedesaan India lainnya.

Menteri Pemerintah Daerah Punjab Brahm Mohindra pun menegaskan akan menyelesaikan proyek pembangunan rumah tersebut tepat waktu.

Bersamaan dengan pengadaan layanan kebakaran yang bakal menjadi fasilitas pelengkap dari permukiman layak huni yang tengah dibangun saat ini.