DPR Minta Vaksin Gotong Royong Jangan Sampai Sulitkan UMKM dan Pekerja

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani manyampaikan apresiasi atas program vaksin gotong royong yang diharapkan dapat mengakselerasi hard immunity.

Akan tetapi, Netty berharap biaya vaksin tidak memberatkan pelaku UMKM.

"Hampir satu juta rupiah  untuk dua kali suntikan, itu memberatkan pelaku UMKM. Jika tujuannya untuk membantu realisasi program vaksinasi nasional sehingga dapat mempercepat terbentuknya kekebalan kolektif, seharusnya ada mekanisme subsidi bagi mereka yang bergerak di usaha kecil dan menengah agar dapat mengikuti skema vaksin gotong royong ini," kata Netty melalui keterangan tertulisnya, Kamis (20/5/2021).

Baca Juga: Vaksin Gotong Royong, Upaya Memulihkan Dunia Usaha

Menurut Netty, UMKM memiliki peranan besar dalam menggerakkan ekonomi nasional. Bahkan di saat pandemi ini sebagian besar mereka masih bisa bertahan.

Berdasarkan data Kementerian Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada tahun 2018, jumlah pelaku UMKM sebesar 64,2 juta orang atau 99,9 persen dari jumlah pelaku usaha di Indonesia.

"Dengan daya serap tenaga kerja mencapai 117 juta pekerja atau 97 persen dari total pekerja," sebut Netty.

Sementara itu, lanjut Netty, UMKM berkontribusi 61,1 persen bagi perekonomian nasional (PDB) dan sisanya disumbangkan oleh pelaku usaha besar yang jumlahnya hanya 0,01 persen dari jumlah pelaku usaha.

"Jadi, sangat disayangkan  jika pelaku UMKM tidak mendapat prioritas dukungan untuk memperoleh vaksin  gotong royong. Jangan sampai vaksin gorong royong hanya dapat diakses oleh  korporasi besar saja," ungkapnya.

Baca Juga: Harga Vaksin Gotong Royong Dianggap Mahal, Erick Thohir: Jangan Dilihat Pemerintah Cari Untung

Melalui keterangan tertulisnya, Netty juga mengingatkan agar pemerintah mengawasi implementasi program vaksin gototong-royong di lapangan guna memastikan biaya vaksin tidak dibebankan kepada para pekerja.

Kata Netty, pemerintah perlu mengawasi implementasi di lapangan agar tidak terjadi pembebanan biaya vaksin kepada para pekerja oleh perusahaan dengan segala triknya.

"Jangan sampai hak-hak pekerja yang dihilangkan atau dikurangi  demi mengganti biaya vaksin skema gotong royong," ujar Netty.

Politisi PKS itu meminta pemerintah lebih sigap dan transparan  dalam penanganan program vaksinasi nasional baik menyangkut proses pengadaan vaksin, distribusi, dan pencapaian targetnya.

Untuk dikethui, program vaksinasi skema gotong royong sudah dimulai sejak Selasa (18/5/2021).

Pengadaan vaksinasi gotong royong ini diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021.
Selain itu, pemerintah juga tellah menetapkan harga tertingginya yaitu sebesar Rp439.570 per dosis untuk satu orang, sehingga untuk dua kali vaksin sebesar Rp879.140.

Baca Juga: Presiden Jokowi Sebut Vaksin Gotong Royong Terkendala Suplai, Target 30 Juta Baru Masuk 420 Ribu