Singgung Nasib Petani, Anggota DPR Kritik Pemerintah yang Terus Impor Bawang Putih

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah melalui Kementerian Perdagangan telah mengimpor bawang putih sebanyak 76.568 ton.

Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Oke Nurwan, mengatakan impor puluhan ribu ton bawang putih itu untuk memenuhi stok selama Mei 2021 atau sebelum dan seaudah lebaran.

Hal itu dilakukan karena menurutnya kebutuhan bulan ini saja diperkirakan mencapai 40 ribu ton.

Namun, anggota Komisi IV DPR RI, Muslim, mengungkapkan kebijakan impor bawang putih jangan dijadikan alasan untuk terus-menerus untuk bergantung pada produk impor.

Baca Juga: Pemerintah Impor Bawang Putih, Anggota DPR: Ironis!

Menurut Muslim, produksi bawang putih di Indonesia sebenarnya sudah memiliki kualitas yang cukup bagus.

“Tentu kita berharap juga, ini jangan dijadikan alasan oleh pemerintah untuk impor-impor (bawang putih) terus, padahal potensi bawang putih kita juga bagus," kata Muslim seperti dikutip dari laman resmi parlemen, Selasa (18/5/2021).

"Misalnya di Lombok, bahkan di beberapa daerah di Indonesia juga produksi bawang putih bagus."

Untuk itu, menurut Muslim, budi daya bawang putih dalam negeri perlu terus didorong. Khususnya prioritas pada produk holtikultura untuk pemenuhan dalam negeri.

“Makanya, kita minta Kementerian Pertanian untuk pro kepada petani. Jangan (hanya) pro kepada pengusaha," kata politisi Partai Demoktar itu.

Baca Juga: Suap Impor Bawang Putih, KPK Geledah Ruang Kerja Anggota DPR Fraksi PDI-P dan Kemendag

Soal impor-mengimpor, Muslim menilai itu sangat menggiurkan pengusaha. Sebab, untungnya besar.

"Siapapun pasti mau impor, untungnya gede, tapi siapa yang menikmati? bukan masyarakat, pengusaha lagi. Tentu kita berharap pemerintah berpihaklah kepada petani,” ujar Muslim.

Jika impor bawang putih terus menjadi solusi pemenuhan kebutuhan dalam negeri, menurut Muslim, maka membuat petani sulit sejahtera dan ketahanan pangan tidak akan terwujud.

“Kalau itu terus terjadi, sampai kapanpun kita akan bergantung dengan impor, yang pada akhirnya nasib petani kita yang hampir 33 juta itu tidak akan pernah sejahtera, kita bicara ketahanan pangan tidak akan terwujud,” tuturnya.

Baca Juga: Produk Dalam Negeri Kena 'Predatory Pricing', Kementerian Perdagangan akan Atur E-Commerce