Apresiasi Respons Jokowi Soal 75 Pegawai KPK, MAKI: Ini Memang Diperlukan, Bukan Intervensi

JAKARTA, KOMPAS.TV- Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengapresiasi sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait polemik 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Bagi MAKI, langkah Jokowi sudah tepat karena menghentikan potensi kontraproduktif berkepanjangan di KPK.

“Ini memang diperlukan, bukan intervensi ini, tapi sebagai bentuk tanggung jawabnya selaku Presiden untuk memastikan pemberantasan korupsi tetap berjalan termasuk di KPK,” kata Boyamin Saiman, Selasa (18/5/2021).

“Karena kalau polemik ini berkepanjangan nanti akan kontraproduktif dan KPK bisa jadi selama 3 tahun ke depan tidak ada kerja dan hanya polemik terus-menerus. Maka ini harus dihentikan,” tambahnya.

Baca Juga: Setahun Menjabat Banyak Kontroversi, Firli Bahuri Diminta Mundur dari Ketua KPK

Dalam pernyataannya, MAKI pun meminta Ketua KPK Firli Bahuri untuk berpedoman pada putusan Mahkamah Konstitusi untuk perihal pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

“Yang menyatakan tidak boleh merugikan pegawai KPK dalam proses peralihan menjadi ASN. Karena mereka sudah sah menjadi pegawai. Mau tidak mau ya harus diproses jadi ASN,” ujarnya.

Baca Juga: 75 Pegawai KPK Dibebastugaskan, Busyro Sebut untuk Kepentingan Politik 2024

Apalagi, kata Boyamin Saiman, mencermati dari azas manfaat, jika 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dikeluarkan bisa berdampak timpang pada KPK.

KPK, sambungnya, tidak akan optimal dalam menjalankan perannya sebagai pemberantas korupsi.

“Tidak akan bisa maksimal seperti kemarin dan mencari penggantinya pasti akan sulit, karena mereka ini sudah berintegritas, profesional, sangat militan,” ujar Boyamin.

Baca Juga: Dukung Sikap Jokowi, Komisi III DPR Berharap Ada Keputusan Tepat dan Cepat untuk 75 Pegawai KPK