Ethiopia Kembali Tunda Pemilihan Umum Ditengah Ketegangan Bersenjata

NAIROBI, KOMPAS.TV - Ethiopia kembali menunda pemilihan nasionalnya setelah beberapa partai oposisi mengatakan mereka tidak akan ambil bagian dan karena konflik di wilayah Tigray di negara itu berarti tidak ada pemungutan suara yang diadakan di sana, yang semakin memperumit upaya Perdana Menteri Abiy Ahmed untuk memusatkan kekuasaan.

Kepala dewan pemilihan nasional, Birtukan Mideksa, dalam pertemuan dengan perwakilan partai politik pada Sabtu, (15/5/2021) seperti dilansir Associated Press mengatakan KPU Ethiopia putuskan pemungutan suara 5 Juni 2021 akan ditunda, karena kebutuhan untuk menyelesaikan pencetakan surat suara, melatih staf dan mendaftar pemilih.

Diperkirakan penundaan akan berlangsung dua hingga tiga minggu.

Ethiopia tahun lalu menunda pemungutan suara, ujian pemilihan pertama untuk Perdana Menteri Abiy, dengan alasan pandemi Covid-19.

Ketegangan yang meningkat dengan para pemimpin wilayah Tigray, yang menyatakan mandat perdana menteri berakhir dan dengan menantang mengadakan pemungutan suara regional mereka sendiri yang oleh Ethiopia disebut ilegal.

Baca Juga: Ethiopia Akan Pulangkan 34.000 Warganya dari Arab Saudi

Sejak itu, perang di Tigray menewaskan ribuan orang dan menyebabkan Amerika Serikat menuduh terjadinya "pembersihan etnis" terhadap suku Tigray sedang dilakukan di bagian barat Tigray, wilayah yang berpenduduk sekitar 6 juta orang.

Istilah “pembersihan etnis” mengacu pada pemaksaan penduduk dari suatu daerah melalui pengusiran dan kekerasan lainnya, seringkali termasuk pembunuhan dan pemerkosaan.

Menteri Luar Negeri Antony Blinken pada Sabtu kemarin mengatakan AS "sangat prihatin dengan meningkatnya jumlah kasus yang dikonfirmasi dari pasukan militer yang memblokir akses kemanusiaan" ke beberapa bagian Tigray, menyebutnya sebagai "perilaku yang tidak dapat diterima."

Pernyataan itu sekali lagi mendesak penarikan segera tentara dari negara tetangga Eritrea dari Tigray yang menurut saksi mata memblokir atau menjarah bantuan dan melakukan kekejaman termasuk pemerkosaan geng. "Baik otoritas Eritrea dan Ethiopia berulang kali menjanjikan penarikan seperti itu," kata Blinken.

Baca Juga: Umumkan Penyerangan ke Tigray, Perdana Menteri Ethiopia: Masyarakat Sipil Tak Akan Dilukai

Perdana menteri Ethiopia, yang memperkenalkan reformasi politik besar-besaran setelah menjabat pada 2018 dan memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun berikutnya, berjanji pemilihan ini akan berlangsung bebas dan adil.