Peristiwa Penting Era Reformasi, Awal Periode Demokrasi Politik yang Terbuka

KOMPAS.TV - Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada Mei 1998 menjadi awal babak baru bagi Indonesia yang memasuki era reformasi.

Usai Soeharto lengser, pemerintahan Indonesia dipimpin BJ Habibie yang menjabat sejak 21 Mei 1998 - 20 Oktober 1999.

Meski sebentar, pemerintahan BJ Habibie mampu menyelamatkan Indonesia dari krisis moneter lebih dalam. Nilai tukar tertinggi rupiah pada masa Habibie adalah Rp6.500 per dollar AS.

Kabinet Reformasi Pembangunan di masa ini mengeluarkan sejumlah upaya perbaikan di bidang ekonomi dan politik, di antaranya:

- Kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi.

- Menghapus SIUPP yang sering jadi alat memberangus pers.

- Mempersiapkan Pemilu 1999.

- Mengesahkan UU no 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli Atau Persaingan Tidak Sehat.

- Mengesahkan UU no 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Setelah era Habibie, posisi presiden dijabat oleh KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) sejak Oktober 1999. Setelah menjabat, pemerintah Gus Dur menerapkan beberapa perubahan kebijakan politik, di antaranya:

- Departemen Penerangan dibubarkan, dianggap mengganggu kebebasan pers.

- Departemen Sosial dibubarkan, dianggap sebagai sarang korupsi.

- Menyetujui penggantian nama Irian Jaya pada Desember 1999 menjadi Papua.

- Masyarakat etnis Tionghoa diperbolehkan beribadah dan merayakan Imlek.

Tahun 2001, Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Abdurrahman Wahid.

Perekonomian Indonesia di masa pemerintahannya mengalami pertumbuhan kenaikan ekonomi hingga mencapai 5 persen. Di samping itu, persentase penduduk di garis kemiskinan turun menjadi 18 persen dari 28 persen.

Pemilihan umum kembali digelar tahun 2004, Susilo Bambang Yudhoyono terpilih menjadi presiden dan menjabat selama dua periode (2004-2009, 2009-2014).

Kemudian pada Pemilu 2014, Joko Widodo terpilih dan kembali menang di Pemilu 2019, sampai saat ini masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.(*)

Grafis: Agus Eko