Presiden Jokowi Dituduh Lemahkan KPK, Gerindra: Tak Ada Bukti

KOMPAS.TV - Anggota DPR meminta pro-kontra penonaktifan 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tak dikaitkan dengan Joko Widodo.

Tuduhan terhadap Presiden yang melemahkan KPK dinilai tak cukup bukti.

Permintaan untuk tak mengaitkan Presiden dengan 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan disebut Anggota Fraksi Komisi III DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Habiburokhman. 

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini berjanji mencarikan solusi, termasuk mengusulkan Komisi III DPR untuk membahasnya pada rapat internal 17 Mei mendatang.

Salah satu kritik penonaktifan 75 pegawai KPK yang gagal tes wawasan kebangsaan datang dari ekonom, Faisal Basri.

Kritik Faisal Basri dicuitkan di akun Twitternya @faisalbasri.

Faisal mengajak warganet melawan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) dengan cara tidak membeli saham perusahaan yang dikuasai kelompok penguasa yang terlibat KKN.

Selain itu, Faisal juga mengajak warganet memboikot dengan cara menarik seluruh dana dari Bank BUMN dan bank yang mendukung penguasa korup.

Beragam komentar diungkapkan ratusan warganet, termasuk yang cuitan Faisal Basri provokatif.