Evaluasi Sementara Aturan Peniadaan Mudik 2021, Menhub: Turun 77 Persen di Semua Moda Transportasi

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengumumkan evaluasi sementara penerapan pengendalian transportasi hingga Senin (10/5/2021).

Menurutnya, pemerintah cukup berhasil dalam menerapkan kebijakan peniadaan mudik yang dimulai tanggal 6-17 Mei.

Jumlah Pergerakan Penumpang Turun Signifikan

Hingga hari ini pergerakan penumpang turun cukup signifikan hampir di semua moda transportasi.

"Secara umum peniadaan mudik ini ditanggapi dengan cukup baik oleh  masyarakat, ditandai dengan adanya penurunan jumlah pergerakan penumpang selama 6-9 Mei 2021 yang mencapai 77 persen di semua moda transportasi," ungkap Budi usai menghadiri Rapat Terbatas bersama Presiden, Senin (10/5/2021).

Baca Juga: Kapolri Bersama Panglima TNI dan Ketua DPR RI Tinjau Penyekatan Pemudik di Pelabuhan Bakauheni

Pergerakan Transportasi Nonmudik Berjalan Lancar

Pengecualian kendaraan nonmudik seperti angkutan logistik dipastikan berjalan seperti biasanya dan tanpa kendala.

“Walaupun perjalanan penumpang dilakukan pembatasan secara ketat di masa peniadaan mudik, namun untuk angkutan logistik dipastikan tidak terkendala dan berjalan seperti biasanya,” ujar Budi.

Baca Juga: Anies Marah Pada 239 ASN di Balai Kota Karena Masalah Ini

Antisipasi Lonjakan Arus Balik Mudik

Untuk mengantisipasi puncak arus balik mudik yang diprediksi terjadi H+2 Idul Fitri 1442 H, Menhub beri imbauan.

"Pertama yaitu, menghimbau  masyarakat untuk menunda kepulangan supaya tidak bertemu di satu tempat dan waktu," ujar Budi.

Menurutnya hal itu bisa menghindari penumpukan dan kerumunan yang mungkin terjadi.

"Kedua, kami usulkan dilakukan testing yang intensif di berbagai tempat yang konsentrasinya besar seperti di Madiun, Ngawi, Surabaya, Solo, Jogja, Semarang, Cirebon, Jakarta bahkan yang dari Sumatera di Bakauheni," tambahnya.

Budi mengusulkan agar tes Covid-19 bisa dilakukan secara gratis bagi mereka yang melakukan perjalanan melalui darat.

Sementara itu untuk perjalanan transportasi non-darat, Budi mengusulkan agar diberlakukan pengetatan dengan syarat perjalanan pada masa pra peniadaan mudik.