Kompas TV nasional kompas update

Wagub DKI Jakarta Minta Pengertian dan Pemahaman Masyarakat Soal Aturan Larangan Mudik Lokal

Kompas.tv - 8 Mei 2021, 21:18 WIB
wagub-dki-jakarta-minta-pengertian-dan-pemahaman-masyarakat-soal-aturan-larangan-mudik-lokal
Wakil Gubernur DKI Jakarta AHmad Riza Patria (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO )
Penulis : Baitur Rohman | Editor : Hariyanto Kurniawan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Juru bicara Satgas Covid-19 RI Wiku Adisasmito telah menyatakan pada 6-17 Mei 2021 mudik lintas provinsi ataupun mudik secara lokal di wilayah aglomerasi sama-sama dilarang, Jumat (7/5/2021).

Wilayah aglomerasi merupakan beberapa kabupaten/kota yang berdekatan dan saling menyangga, seperti Jabodetabek.

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria saat diwawancara Kompas TV pada Sabtu (8/5/2021), meminta kerja sama masyarakat untuk benar-benar mengerti dan memahami tentang aturan larangan mudik lokal demi mencegah lonjakan kasus Covid-19 pasca libur lebaran di tengah pandemi.

Menurutnya, masyarakat harus mengerti dan paham bahwa kebijakan yang diambil oleh Satgas pusat tersebut semata-mata untuk memastikan kesehatan dan keselamatan seluruh masyarakat dari ancaman virus Covid-19.

Baca juga: Berikut Peraturan Mudik Lokal di Sejumlah Daerah Aglomerasi Jabodetabek

“Tentu kita berharap karena situasinya berbeda sekali seperti tahun sebelumnya. Di satu sisi kita bersyukur, upaya kita melakukan program vaksinasi Covid-19 semakin membaik dan meningkat dilihat setiap hari bertambah jumlahnya."

"Namun di sisi lain kita melihat beberapa negara terjadi tsunami Covid-19 yang luar biasa dan menjadi ancaman. Apalagi masuknya varian baru dari Inggris, Afrika Selatan dan India tentunya kita harus berhati-hati sehingga pemerintah terpaksa pemerintah mengambil kebijakan yang tidak populer untuk kepentingan kita semua,” ungkap Riza.

Politikus dari Partai Gerindra itu juga menegaskan, meski sudah ada prosedur Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) Jakarta dan upaya penyekatan yang disebar di 31 titik di Jabodetabek, hal itu akan tetap sulit tanpa adanya kesadaran masyarakat terkait latar belakang kebijakan ini dibuat.

“Yang lebih penting bukan sekedar ada penyekatan, atau hadirnya aparat yang banyak di perbatasan-perbatasan tetapi yang lebih penting adalah kesadaran masyarakat sendiri."

"Surat tugas banyak variasinya, banyak menimbulkan pendapat satu sama lain dan mungkin berbeda. Makanya sekali lagi, ini semua kembali kepada kita,” tuturnya.



Sumber : Kompas TV

BERITA LAINNYA



Close Ads x
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.