LIPI: Pernyataan Bamsoet "HAM Belakangan Saja" justru Tutup Ruang Diskusi di Papua

JAKARTA, KOMPAS.TV- Pernyataan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) soal urusan hak asas manusia (HAM) dibicarakan belakangan dalam konteks penumpasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua terus memantik polemik.

Kali ini seorang peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Irine Hiraswari Gayatri mengkritik keras pernyataan Bamsoet tersebut.

“Pernyataan Bamsoet tersebut bukan hal yang penting untuk disampaikan ke publik. Malah ini justru menutup ruang diskusi yang penting dan cerdas disampaikan di tengah-tengah kecenderungan orang untuk mengglorifikasi cara kekerasan,” kata Irine dalam diskusi virtual bertajuk “Mengkaji Penyematan Label Teroris Kepada KKB Papua: Solusi atau Masalah”, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: Ketua MPR Bambang Soesatyo Minta Ruang Gerak KKB Dipersempit

Irine pun meminta petinggi partai politik dan wakil rakyat di parlemen untuk tidak menyampaikan pernyataan yang berdampak besar dalam pemenuhan HAM.

Baginya, para pejabat, baik di tingkat legislatif maupun eksekutif seharusnya, tidak membuat pernyataan yang bisa menyakiti perasaan rakyat.

“Kalau kita pikir di Papua masih jadi bagian dari Indonesia, mungkin secara diksi juga bisa dihitung, janganlah kita melukai perasaan rakyat,” ujarnya.

Terlebih, Indonesia menganut sistem demokrasi multipartai sehingga setiap keputusan politik akan terrefleksi dalam pernyataan para tokoh besar di partai politik.

"Jadi semua keputusan politik juga akan bermuara pada statement para pembesar di partai politik,” kata dia.

Baca Juga: KontraS Menilai Pelabelan Teroris bagi KKB sebagai Upaya Balas Dendam Negara