Walkot Bandung Setuju Wilayah Aglomerasi Dilarang, tapi Tak Ada Jaminan Masyarakat Ikut Prokes

BANDUNG, KOMPAS.TV - Wali Kota Bandung Oded M Danial mengatakan, sejak awal dirinya tidak setuju dengan kebijakan pelonggaran mobilitas terhadap pemudik lokal di wilayah aglomerasi.

Dia justru lebih setuju jika mobilitas di wilayah aglomerasi juga ikut dilarang agar penyebaran covid-19 bisa dikendalikan.

"Kalau saya dari awal sesungguhnya punya mazhab sebaiknya aglomerasi itu gak usah ada. Tapi kita harus ngikutin pusat dulu. Karena enggak ada jaminan masyarakat bisa mengikuti protokol kesehatan, itu yang bikin khawatir," kata Oded di Pendopo Kota Bandung, Jalan Dalemkaum, Kota Bandung, Jumat (7/5/2021).

Baca Juga: 8 Wilayah Aglomerasi Ini Dapat Izin Perjalanan 6-17 Mei, Mana Saja?

Harapan Oded bekangan terkabul, pemerintah pusat akhirnya ikut melarang kegiatan mobilitas di wilayah aglomerasi pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021.

Menanggapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bandung bersama instansi lain yang bersinggungan dengan pengamanan larangan mudik 2021, akan segara membicarakannya.

"Insya Allah kita respon nanti di dalam rapat terbatas hari Senin, kita pasti akan bahas," kata Oded.

Bagi Oded, kebijakan pemerintah apapaun itu, yang penting rasional  dan bagus untuk menekan angka Covid-19.

"Ikut aturan pusat atau sendiri yang penting kita sebagai Pemda apabila itu sangat rasional dan bagus atau baik untuk kepentingan menyikapi covid-19," terangnya.

Baca Juga: Asosiasi Tol Prediksi Jalan Tol di Wilayah Aglomerasi Ramai saat Lebaran

Namun,  Oded mengaku masih tetap khawatir ketika mobilitas di wilayah aglomerasi tidak dilarang. Kota Bandung bisa-bisa kebanjiran pendatang dari wilayah sekitar yang akan melakukan perjalanan wisata.

"Ketika ada kerumunan dan longgar itu berbahaya," tandasnya.