Doni Monardo Minta Kepala Daerah Beri Literasi Larangan Mudik, Tujuannya Agar Warga Tidak Tertekan

JAKARTA, KOMPAS.TV – Ketua Satgas Covid-19 Doni Monardo meminta para kepala daerah dapat memberikan pengertian dan literasi kepada warga terkait kebijakan larangan mudik lebaran 2021.

Doni menjelaskan, meski keputusan tersebut tidak mudah diterima, namun pemerintah mengedepankan Solus Populi Suprema Lex atau keselamatan rakyat adalah hukum yang tertinggi.

Doni mengatakan, kebijakan peniadaan mudik juga merupakan cerminan dan implementasi dari apa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 bahwa negara wajib untuk memberikan perlindungan kepada warga negara.

Baca Juga: Doni Monardo: Pengendalian Covid-19 Tidak Mengenal Kata Lengah

"Tugas kita adalah saling menasehati agar kita semua bersabar. Jangan sampai ada yang tertekan,” ujar Doni saat rapat koordinasi dengan Pemprov Jambi dalam siaran pers BNPB, Jumat (7/5/2021).

Kepala BNPB ini menambahkan, jika pemerintah daerah dan masyarakat mengabaikan larangan mudik maka dapat berakibat fatal.

Sebab, infeksi virus corona dapat menyebar dengan cepat.

Ia mencontohkan peningkatan signifikan kasus Covid-19 yang terjadi pada Agustus-September 2020 di Jakarta.

Lonjakan kasus di Jakarta terjadi setelah adanya momentum libur panjang peringatan Hari Kemerdekaan hingga Maulid Nabi.

Baca Juga: Lebih dari 3.000 Kendaraan Diputar Balik Saat Hari Pertama Larangan Mudik di Jatim

Bahkan, kata Doni, Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet mengalami lonjakan pasien hingga terjadi antrean mobil ambulans dari wilayah Jabodetabek.

“(Larangan mudik) ini keputusan politik negara dan ini juga tidak mudah. Tetapi ini berdasarkan data yang dikumpulkan setahun terakhir dan kita mengacu kepada bagaimana upaya bangsa kita melindungi masyarakatnya,” ujar  Doni Monardo.

“Jadi mohon maaf yang punya niat mudik tidak bisa terlaksana pada tahun ini. Mohon bersabar,” imbuhnya.