Trauma Masyarakat Papua pada Aparat, Anggota DPD: Korban Paling Banyak Warga Sipil

MANOKWARI, KOMPAS.TV - Mamberob Yoshepus Rumakiek, Anggota DPD RI daerah pemilihan Papua Barat mengatakan, label ‘teroris’ bagi KKB dapat menimbulkan trauma berkepanjangan untuk masyarakat Papua.

Hal ini ia ungkapkan dalam diskusi bertajuk “Stop Pelanggaran-Pelanggaran HAM, Papua Damai” di kanal Youtube DPD GAMKI Jakarta, Rabu (5/5/2021).

Menurut Mamberob, pelabelan KKB sebagai teroris itu tidak akan menyelesaikan konflik di Papua.

Baca Juga: Solusi Konflik Papua, Komnas HAM Sebut Presiden Jokowi sampai Panglima TNI Setuju Jalan Damai

“Status teroris seperti ini hanya melahirkan trauma berkepanjangan dan tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Kalau mau membangun Papua, saya kira pendekatannya bukan pendekatan keamanan,” kata Mamberob.

Ia membeberkan, pendekatan keamanan lewat pengerahan tentara ke Papua selama ini telah gagal menyelesaikan konflik.

“Dari saya masih kecil sampai hari ini saya jadi anggota parlemen, kelompok bersenjata selalu ada di tanah Papua tidak bisa selesai. Dari Papua berstatus Daerah Operasi Militer (DOM) hingga hari ini tidak juga selesai. Malah eskalasi kekerasan meningkat dengan terjadinya kontak tembak antara kelompok bersenjata dengan aparat keamanan,” tutur Mamberob.

Akibat kontak tembak antara kelompok separatis bersenjata dengan aparat TNI itu, warga sipil di Papua pun menjadi korban.

“Korban paling banyak adalah warga sipil yang tidak sama sekali terlibat, tidak sama sekali membawa senjata,” ujar Mamberob.

“Antara lain anak yang pulang sekolah ditembak di jalan. Itu juga tidak diselesaikan sampai hari ini. Dan masih banyak kasus lagi,” imbuhnya.

Mamberob mengaku, masyarakat Papua sudah mengalami banyak trauma karena berbagai kontak senjata antara aparat TNI dengan kelompok separatis.

“Karena pasti ada trauma. Peristiwa 1996 ketika terjadi penyanderaan di Kabupaten Nduga itu operasi pembebasan sandera juga memakan korban warga sipil yang begitu banyak,“ beber Mamberob.