Kompas TV nasional hukum

MK Cabut Kewajiban Izin Dewas Soal Penyadapan, Penggeledahan dan Penyitaan di UU KPK

Rabu, 5 Mei 2021 | 05:19 WIB
mk-cabut-kewajiban-izin-dewas-soal-penyadapan-penggeledahan-dan-penyitaan-di-uu-kpk
Petugas keamanan melintas di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (23/5/2019). (Sumber: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

JAKARTA, KOMPAS.TV – Mahkamah konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas UU 30 Tahun 2002 tentang KPK.

Permohonan yang dikabulkan dari gugatan yang diajukan para akademisi ini terkait dengan pertanggungjawaban penyadapan serta izin penggeledahan dan penyitaan oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

MK menyatakan frasa “dipertangung jawabkan kepada Dewan  Pengawas” dalam Pasal 12C ayat (2) UU 19/2019 tidak bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Baca Juga: Ada Dissenting Opinion Hakim MK di Putusan Gugatan Uji Materi UU KPK Hasil Revisi

Pasal tersebut mengatur soal penyadapan yang dilakukan oleh penyidik KPK harus dipertangungjawabkan kepada pimpinan KPK dan Dewas paling lambat 14 hari kerja sejak penyadapan selesai.

Begitu juga  dengan Pasal 47 ayat (1) UU 19/2019 yang menyatakan frasa “atas izin tertulis dari Dewan Pengawas” bertentangan dengan UUD dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.  

Pasal ini mengatur proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin tertulis dari Dewas.

Penulis : Johannes Mangihot | Editor : Deni Muliya





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
03:57
AKTIVIS PENCINTA LINGKUNGAN GREENPEACE MINTA MAAF SETELAH AKSI PROTESNYA LUKAI 2 O RANG DI STADION ALLIANZ ARENA   TIMNAS RUSIA BUNGKAM FINLANDIA LEWAT GOL TUNGGAL ALEKSEI MIRANCHUK DI LAGA GRUP B EURO 2020   PEMERINTAH INGGRIS TEGASKAN JUMLAH PENONTON EURO 2020 DI WEMBLEY HANYA 25 PERSEN DARI KAPASITAS STADION   PEMERINTAH JEPANG INGIN KEHADIRAN 10.000 PENONTON DI TIAP LOKASI PERTANDINGAN OLIMPIADE DAN PARALIMPIADE TOKYO   BPBD DKI JAKARTA MINTA WARGA WASPADA BANJIR MENYUSUL TINGGI MUKA AIR DI POS PANTAU HULU ANGKE, JAKUT, MASUK SIAGA 3   PT JAKARTA INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL (JICT) IMBAU SOPIR TRUK TIDAK PERLU LAGI BAYAR UANG TIP DI PELABUHAN   TAMAN MARGASATWA RAGUNAN BATASI KUNJUNGAN MAKSIMAL 50 PERSEN DI MASA PEMBERLAKUAN PPKM MIKRO   KASUS COVID-19 MELONJAK, PEMKAB WONOGIRI INSTRUKSIKAN KADES SIAPKAN TEMPAT ISOLASI DESA   SATGAS COVID-19 PASTIKAN SUPLAI VAKSIN COVID-19 DARI LUAR NEGERI TERJAGA SESUAI JADWAL VAKSINASI PEMERINTAH   KANTOR KELURAHAN CIGANJUR, JAKARTA SELATAN, DITUTUP 2 HARI SETELAH LURAH HIFZILLAH TERKONFIRMASI POSITIF COVID-19   PEMKOT MADIUN PERPANJANG PPKM MIKRO HINGGA 28 JUNI KARENA KASUS COVID-19 MASIH TINGGI   PEMKOT SURABAYA FOKUSKAN SKRINING DAN TES USAP DI JEMBATAN SURAMADU BAGI PENGENDARA YANG MASUK KE ARAH BANGKALAN   PEMKOT BANDUNG AKAN LAKUKAN PENGETATAN AKTIVITAS MASYARAKAT KARENA LONJAKAN KASUS COVID-19   KEMENDAGRI PASTIKAN REALISASI KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG) GUNAKAN PRODUK DALAM NEGERI