Green Recovery dalam Agenda Kerja Sama Indonesia-Uni Eropa

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pemerintah Indonesia bersama perwakilan Uni Eropa baru saja meluncurkan kerja sama edisi 2021 dengan tema Pemulihan Hijau atau Green Recovery.

Dalam perjanjian itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Indonesia Suharso Monoarfa dan Duta Besar Uni Eropa serta Negara-negara Anggota Uni Eropa di Indonesia, berkomitmen untuk memulihkan pembangunan Uni Eropa dan Indonesia secara inklusif dan berkelanjutan pasca pandemi.

Baca Juga: AS, Inggris, Sejumlah Negara Uni Eropa Bantu Tangani Virus Corona di India

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Piket menyampaikan siklus program Uni Eropa yang bertujuan untuk membangun "agenda hijau" yang komprehensif dan inklusif bersama Indonesia.

Agenda itu mencakup "investasi hijau", perdagangan, kerja sama dalam energi terbarukan dan ekonomi sirkular, dengan tujuan akhir bergerak bersama menuju netralitas iklim.

Baca Juga: Uni Eropa Perkirakan Bakal Vaksinasi 70 Persen Populasi Dewasa per Akhir Juli

“Kerja sama dengan Indonesia ini tidak hanya turut mengatasi tantangan global, tetapi juga memberikan manfaat bagi para individu dan masyarakat yang terdampak,” kata Piket dalam virtual konferensi, Selasa (4/5/2021).

Piket menambahkan, upaya Uni Eropa dan Indonesia ini juga untuk mengatasi krisis kesehatan dan memastikan pemulihan ekonomi yang hijau dan berkelanjutan selepas pandemi.

Baca Juga: Uni Eropa Capai Kesepakatan UU Iklim Pertama Jelang KTT Virtual yang Diprakarsai AS

Melansir dari Kompas.com, hingga saat ini, team Europe telah memberikan bantuan sebesar 200 juta euro untuk mendukung upaya Indonesia dalam menangani pandemi Covid-19.

Kementerian Kesehatan Indonesia dan Badan Kesehatan Dunia (WHO) lantas menggunakan dana tersebut untuk memperkuat sistem kesehatan Indonesia dan kesiapsiagaan ancaman pandemi.

“Sebagai mitra Indonesia yang kuat dan teguh, kami mendukung kemajuan Indonesia untuk mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) pada tahun 2030, dan tujuannya untuk menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045,” terang Piket.