Pengunjung Pasar Tanah Abang Membeludak, Ketua DPRD DKI Minta Satgas Evaluasi Penerapan Prokes

JAKARTA, KOMPAS.TV - Setelah pengunjung pasar Tanah Abang membeludak pada akhir pekan lalu, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov DKI Jakarta mengevaluasi pelaksanaan upaya terpadu penanggulangan Covid-19.

Menurut Prasetyo, evaluasi diperlukan karena kerumunan itu dapat memantik peningkatan kasus posotif Covid-19 di Jakarta. Terlebih, pusat-pusat perbelanjaan lain juga mulai ramai jelang Idul Fitri.

Prasetyo mengatakan, pengabaian protokol kesehatan dengan tanpa memperhatikan jarak dan pembatasan pengunjung itu harus menjadi evaluasi Satgas Covid-19 di lapangan.

Baca Juga: Cek Rekening Bansos Tunai Rp300 Ribu DKI Jakarta Sudah Cair

"Kalau sudah terjadi kerumunan seperti ini, lalu tiba-tiba jumlah kasus penularan meningkat bagaimana?" kata Pras melalui keterangan tertulis, Selasa (4/5/2021).

Politisi PDI-P itu menilai, kegiatan masyarakat seperti pada akhir pekan lalu itu "sangat wajar" karena telah menjadi bagian dari tradisi menyambut hari raya.

Keramaian di pusat perbelanjaan baik untuk pemulihan perekonomian di masa pandemi, kata Prasetyo, tetapi membeludaknya warga di pusat-pusat perbelanjaan seperti kasus di Tanah Abang seharusnya bisa dicegah.

"Kerja-kerja Satgas Covid-19 di DKI Jakarta ke mana kalau bisa sampai terjadi kerumunan seperti itu," kata dia.

Baca Juga: Anti Mainstream, Anggota DPRD DKI Jakarta Ini Minta SPBU Ditutup untuk Halau Pemudik yang Ngeyel

Padahal, lanjut Prasetyo, dalam Perda Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Covid-19, Pemprov DKI Jakarta jelas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat.

Ia menegaskan, Satgas Covid-19 DKI Jakarta sebaiknya mulai meningkatkan pengawasan di tiap-tiap lokasi belanja lain jelang Idul Fitri.

"Jangan sampai kita sama seperti negara lain yang mengalami tsunami (penularan Covid-19)," ujar dia.

Terkait penerapan pengetatan protokol kesehatan itu, Prasetyo meminta ketegasan pemerintah dan juga sinergitas kerja dari institusi TNI dan Polri.

"Karena kita harus meminimalisasi terjadinya klaster baru," tambah dia.

Baca Juga: Pengunjung Pasar Tanah Abang Abaikan Prokes, Satgas Covid-19: Benar-benar Jadi Peringatan