Hamas Tolak Gagasan untuk Menunda Pemilihan Umum Palestina

JERUSALEM, KOMPAS.TV - Kelompok militan Islam Hamas menolak gagasan penundaan pemilihan umum Palestina, jelang rapat pimpinan yang akan digelar Kamis, seperti dilansir Associated Press, Kamis, (29/4/2021).

Presiden Mahmoud Abbas diperkirakan akan mendorong penundaan pemilu dengan alasan perselisihan dengan Israel mengenai pemungutan suara di Yerusalem Timur

Hamas diperkirakan akan memiliki kinerja yang baik dalam pemilihan parlemen 22 Mei karena perpecahan yang semakin meluas di dalam Fatah.

Memanfaatkan masalah sensitif pemungutan suara di Yerusalem timur,  dapat memberi dalih bagi Abbas untuk menunda pemilu Palestina pertama dalam 15 tahun terakhir.

Israel belum mengatakan apakah akan mengizinkan pemungutan suara di Yerusalem timur.  Namun menyatakan keprihatinan tentang kekuatan Hamas yang semakin meningkat.

Baca Juga: Nasi Kebuli Palestina dengan Daging Kambing Muda

Israel dan negara-negara Barat memandang Hamas sebagai kelompok teroris dan kemungkinan besar akan memboikot pemerintah Palestina yang memasukkannya.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Rabu malam, Hamas mengatakan pemungutan suara adalah "hak nasional yang fundamental."

Hamas mengatakan pemungutan suara harus dilakukan di Yerusalem timur tetapi menolak gagasan bahwa itu membutuhkan izin Israel.

Alih-alih, itu meminta kepemimpinan untuk mengeksplorasi cara-cara "memaksa pemilihan di Yerusalem tanpa izin atau koordinasi dengan pendudukan."

Hamas juga mengeluarkan peringatan terselubung kepada Abbas tanpa menyebut namanya, dengan mengatakan Hamas "tidak akan menjadi bagian dari pihak yang menunda atau membatalkan dan tidak akan memberikan perlindungan."

Tanggung jawab atas keputusan semacam itu "akan berada pada pundak mereka yang menganggapnya sebagai tanggapan atas veto pendudukan," katanya.

Baca Juga: Israel Minta Palestina Batalkan Pemilu jika Hamas Terlibat, Mahmoud Abbas Langsung Menolak

Israel merebut Yerusalem timur, bersama dengan Tepi Barat dan Gaza, dalam perang 1967, wilayah yang diinginkan Palestina untuk negara masa depan mereka.