Kendaaraan Listrik Dinilai Lebih Hemat Hingga Empat Kali Dibandingkan Kendaraan Konvensional

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partisipasi perusahaan swasta diharapkan membantu pemerintah dalam program dua juta kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada 2025. Kendaraan tersebut dinilai lebih hemat dibandingkan dengan kendaraan konvensional

Terkait hal tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengapresiasi dukungan instansi-instansi yang berkomitmen mempercepat program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB).

Ia berharap ekosistem kendaraan bermotor listrik bisa diperluas ke seluruh provinsi, dilansir dari Kompas.id  Kamis (22/4/2021). 

Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Pemerintah menargetkan dua juta KBLBB hingga 2025. Perusahaan penyedia layanan transportasi diharapkan ikut ambil bagian dalam pemenuhan target itu.

Selain kendaraan bermotor listrik, infrastruktur pengisi daya kendaraan pun turut dibangun. Arifin mengatakan, hingga April 2021, ada 122 stasiun pengisi daya di 83 lokasi, seperti perkantoran, perhotelan, area peristirahatan tol, dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU).

Baca Juga: Terkait Kendaraan Listrik, Sri Mulyani Ajak Pemerintah Jepang Berpartisipasi

Pemerintah berencana membuat 17.000 unit stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) hingga 2025.

Regulasi pengadaan SPKLU pun telah tersedia melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020. Peraturan itu mengatur, antara lain, standar dan keselamatan SPKLU, serta tarif.

”Energi kendaraan bermotor listrik di Indonesia lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain. Tarif pengisian daya kendaraan listrik di SPKLU mengacu ke kategori layanan khusus, yakni Rp 1.644,5 hingga Rp 2.466,7 per kWh (kilowatt jam). Dengan tarif itu, KBLBB lebih hemat hingga lebih dari empat kali dibandingkan dengan kendaraan konvensional,” ujar Arifin.

Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengatakan, pihaknya akan menyiapkan transisi ke energi baru terbarukan secara bertahap, salah satunya dengan menyiapkan SPKLU. Sejak 2020 hingga kini, ada enam SPKLU yang tersebar di DKI Jakarta dan Banten.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Indonesia akan meninggalkan energi fosil ke energi baru terbarukan. Ini untuk meminimalkan pemanasan global yang disebabkan, salah satunya, oleh sektor transportasi.

Kementerian ESDM mencatat, kebutuhan kendaraan bermotor di Indonesia meningkat 10 juta unit setiap tahun.

Sementara itu, konsumsi bahan bakar minyak saat ini 1,2 juta barel per hari yang sebagian besar diimpor. Energi baru dan terbarukan pun menjadi penting.

”Saya harap semakin banyak orang yang peduli dan tergugah menjaga Bumi,” kata Luhut yang juga Ketua Tim Percepatan Program KBLBB,  31 Januari lalu.

Selain itu, Luhut mengatakan bahwa Indonesia berpotensi mengembangkan energi listrik berbasis baterai yang belum optimal. Melimpahnya sumber daya nikel menjadi modal bagi pembangunan industri baterai. 

Baca Juga: Luhut Minta Tranportasi Online Ikut Pakai Motor Listrik