Kompas TV nasional sosial

Wakil Ketua MPR Sebut Hilangnya Pancasila dan Bahasa Indonesia dari Kurikulum Kesalahan Fatal

Minggu, 18 April 2021 | 03:45 WIB
wakil-ketua-mpr-sebut-hilangnya-pancasila-dan-bahasa-indonesia-dari-kurikulum-kesalahan-fatal
Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid (HNW) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019). (Sumber: KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid menyoroti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menghilangkan Pancasila dan bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi.

Dia meminta Pemerintah segera mencabut dan mengevaluasi secara menyeluruh PP yang sudah ditandatangani Presiden dan diundangkan oleh Menkumham tersebut.

"Menghilangkan Pancasila dan Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib di perguruan tinggi, suatu hal yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-Undang (UU) No 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi," kata HNW, sapaan Hidayat Nur Wahid, dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (17/4/2021).

Baca Juga: Kemendikbud Sebut Pancasila dan Bahasa Indonesia Tetap Mata Kuliah Wajib di Perguruan Tinggi

Lebih lanjut, HNW mengatakan, upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang akan memperbaiki kesalahan tersebut dengan merevisi PP No 57/2021 itu tidaklah memadai.

Apalagi sebelumnya Kemendikbud juga melakukan kesalahan fatal dengan menghilangkan frasa Agama dalam Peta Jalan Pendidikan Nasional 2020-2035.

"Perlu dilakukan evaluasi mendasar dan menyeluruh setelah hilangnya frasa agama dan sekarang hilangnya Pancasila serta Bahasa Indonesia sebagai mata kuliah wajib, di tengah gencarnya Pemerintah memerintahkan rakyat untuk melaksanakan Pancasila, memerangi terorisme dan radikalisme," jelasnya.

Penulis : Fadhilah





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:12
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN DKI: SURAT IZIN KELUAR MASUK (SIKM) TIDAK BERLAKU LAGI MULAI SELASA, 18 MEI 2021    GUBERNUR JABAR RIDWAN KAMIL: SAAT INI TIDAK ADA KABUPATEN ATAU KOTA DI JABAR BERSTATUS ZONA MERAH COVID-19    GUBERNUR DKI ANIES BASWEDAN TEGASKAN TIDAK MELARANG WARGA DARI DAERAH UNTUK MASUK JAKARTA    PT KAI: KEDATANGAN PENUMPANG KA JARAK JAUH DI JAKARTA TERPANTAU LANDAI   SEKJEN ORGANISASI PEKERJA NILAI PEMERINTAH PERLU TINJAU ULANG HARGA DAN TARIF PELAYANAN VAKSINASI GOTONG ROYONG   PEMERINTAH TETAPKAN HARGA PEMBELIAN VAKSIN GOTONG ROYONG RP 321.660 PER DOSIS & TARIF PELAYANAN VAKSINASI RP 117.910   OPERASI KETUPAT DIPERPANJANG HINGGA 24 MEI, ADA 14 TITIK PENYEKATAN DI JABODETABEK   POLDA METRO JAYA: OPERASI KETUPAT DALAM PENANGANAN COVID-19 DI MASA LIBUR LEBARAN DIPERPANJANG HINGGA 24 MEI 2021   KASUS KERUMUNAN DI MEGAMENDUNG, JPU TUNTUT RIZIEQ SHIHAB 10 BULAN PENJARA DAN DENDA RP 50 JUTA   KETUA SATGAS: MASYARAKAT BARU BISA MERASA NYAMAN APABILA KASUS PENULARAN COVID-19 DAPAT TERUS TERKENDALI   KETUA SATGAS DONI MONARDO: HAMPIR SEMUA WILAYAH PULAU SUMATERA ZONA MERAH DAN ORANYE COVID-19   DINAS PERHUBUNGAN DKI JAKARTA GELAR PENYEKATAN PERGERAKAN ORANG SAMPAI 24 MEI 2021   DISHUB DKI PASTIKAN KEAMANAN PELAYARAN WISATA DARI JAKARTA MENUJU KEPULAUAN SERIBU   ANTISIPASI LONJAKAN COVID-19, PEMKOT TANGERANG SIAPKAN ENAM RUMAH ISOLASI TERKONSENTRASI (RIT)