Kompas TV nasional hukum

MAKI Sebut KPK Harusnya Gunakan Pasal 12 untuk Jerat Edhy Prabowo Hukuman 20 Tahun Penjara

Sabtu, 17 April 2021 | 05:00 WIB
maki-sebut-kpk-harusnya-gunakan-pasal-12-untuk-jerat-edhy-prabowo-hukuman-20-tahun-penjara
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo menjalani pemeriksaan lanjutan di Gedung KPK, Jakarta. (Sumber: TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) semestinya menggunakan Pasal 12 untuk menjerat Edhy Prabowo dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Lantaran, Edhy Prabowo memiliki jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan atau bukan hanya sebagai ASN biasa.

Demikian Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan pada Jumat (16/4/2021).

“Edhy Prabowo itu kan punya jabatan, bukan sekedar PNS. Jadi bisa juga dikenakan pasal 12 di situ ancaman hukumannya bisa 20 tahun,” kata Boyamin.

Baca Juga: Dapat USD5.000, Pesilat Cantik Asal Uzbekistan Ini Ikut Kecipratan Uang Suap Edhy Prabowo

“Jadi sangat mengecewakan ketika KPK hanya fokus menerapkan Pasal 11. Karena Pasal 11 itu kan ancaman maksimal hanya 5 tahun,” ujarnya.

Boyamin Saiman menjelaskan, alasan di balik perlunya menggunakan Pasal 12 dalam perkara dugaan suap ekspor benih lobster, lantaran penunjukan perusahaan yang melakukan kargo itu tidak melalui proses yang benar.

“Kalau mau menjalankan aturan itu kan kargo siapapun kan boleh, tinggal mereka kompetisi harga, itu karena ditunjuk satu perusahaan, maka kemudian harga menjadi monopoli,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti | Editor : Hariyanto Kurniawan





BERITA LAINNYA


Close Ads x
NEWSTICKER
22:43
PANGLIMA TNI MARSEKAL HADI TJAHJANTO MENAIKKAN PANGKAT 56 PERWIRA TINGGI   MALAYSIA BERLAKUKAN KEBIJAKAN BARU PEMBATASAN GERAK "LOCKDOWN" NASIONAL MULAI BESOK HINGGA 7 JUNI 2021   KEMENAG MENETAPKAN IDUL FITRI ATAU 1 SYAWAL 1442 HIJRIAH JATUH PADA KAMIS, 13 MEI 2021    DISPERINDAG SEBUT STOK PANGAN DI TANGSEL AMAN JELANG LEBARAN MESKI HARGA NAIK   PEMKOT TANGSEL MEMINTA MASYARAKAT TAK GELAR ACARA HALALBIHALAL SAAT IDUL FITRI   KETUA KPK FIRLI BAHURI TEGASKAN PIHAKNYA TAK PERNAH PECAT PEGAWAI YANG TIDAK LOLOS TWK   KABUPATEN MAGELANG MASUK ZONA ORANYE, SEMUA OBYEK WISATA TUTUP SELAMA LIBUR LEBARAN    BKN: PEGAWAI KPK YANG PENUHI SYARAT TES WAWASAN KEBANGSAAN (TWK) AKAN DILANTIK 1 JUNI 2021   SATGAS SEBUT DAERAH BERSTATUS ZONA ORANYE, MAYORITAS BERADA DI PROVINSI YANG MENJADI TUJUAN MUDIK   SATGAS: SAAT INI ADA 12 DAERAH BERSTATUS ZONA MERAH DAN 324 DAERAH BERSTATUS ZONA ORANYE COVID-19   HINGGA 11 MEI 2021, KASUS COVID-19 DI INDONESIA CAPAI 1.723.596 ORANG, 1.580.207 SEMBUH, DAN 47.465 MENINGGAL DUNIA   SATGAS COVID-19 MINTA PANITIA SHALAT IDUL FITRI CARI TAHU INFORMASI SOAL STATUS ZONASI RT DI DOMISILI MASING-MASING    SATGAS COVID-19 INGATKAN SHALAT IDUL FITRI BERJEMAAH DI LUAR RUMAH HANYA UNTUK WILAYAH ZONA KUNING DAN HIJAU   KEMENKES: JUMLAH MASYARAKAT YANG SUDAH DIVAKSINASI COVID-19 DOSIS KEDUA MENCAPAI 8.888.529 ORANG